BANYUWANGI – Para guru tidak te tap (GTT) dan pegawai tidak te tap (PTT) yang tergabung dalam Fo rum Tenaga Honorer Sekolah Ne geri Indonesia (FTHSNI) Ka bupaten Banyuwangi mendesak pe merintah lebih memperhatikan nasib mereka. Saat mengikuti dengar pendapat de ngan eksekutif dan legislatif di ruang khusus DPRD Banyuwangi kemarin (8/2), FTHSNI meminta anggotanya yang berjumlah 2.585 orang segera diangkat menjadi pe ga wai negeri sipil (civil servant). “Ribuan GTT dan PTT ini sudah mengabdi selama puluhan tahun,” ujar Ketua FTHSNI Banyuwangi, Muhamad Cholid, 47.
Kepada para wakil rakyat, Cholid menyebut anggota FTHSNI ikhlas mendidik dan men cerdaskan anak bangsa. even though, mereka hanya menda pat bayaran Rp 200 ribu per bu lan. Jumlah anggota GTT di Ba nyuwangi, call him, At the moment 1.906 person. Anggota PTT sekitar 679 person. “Usia GTT dan PTT sebagian besar di atas 40 year," he said. Dengan usia itu, it's clear, bila mengacu pada aturan perekrutan PNS, maka ke sem patan mereka menjadi PNS sangat tipis. Even, GTT dan PTT tidak jarang yang sudah be rusia 46 year. “Yang sudah be rumur 46 tahun berarti ke sem patannya tinggal satu kali lagi, maka kami minta mereka segera diangkat menjadi PNS,he said.
Selain minta segera diangkat menjadi PNS, Cholid juga berharap Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi melakukan uji publik database, dan segera dicairkan tunjangan fung sional untuk tahun 2012. “Kami juga minta perlindungan secara politik dan hukum,” ha rap nya. Meanwhile, Ketua PGRI Ba nyuwangi, Husin Matamin, yang hadir dalam hearing itu mengatakan, saat ini Kabupaten Banyuwangi kekurangan tenaga guru mata pelajaran pokok. “Te naga guru itu sekarang diisi para guru honorer,He said. Kekurangan guru mata pelajaran pokok itu bukan hanya terjadi di sekolah negeri di pe desaan, sekolah negeri di pu sat kota Banyuwangi juga ba nyak yang kekurangan guru.
Because of that, tidak salah bila pemerintah segera mengangkat para guru honorer itu menjadi PNS. “Ada sekolah negeri di kota ini yang kekurangan guru sampai belasan hingga puluhan orang," he said. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemkab, Suhartoyo menyebut, pemkab sudah cukup baik dalam memperhatikan dunia pend idikan. Even, anggaran pendidikan dalam APBD 2013 as big as 43,20 percent. "Even though, amanah undang-undang hanya 20 percent," he explained. Mengenai harapan para GTT dan PTT itu, Suhartoyo berjanji akan memperhatikan hal tersebut. Definite, Pem kab Banyuwangi sangat menghargai jasa para GTT dan PTT.
“Penganggaran 43,20 per sen untuk pendidikan itu bukti pemerintah daerah sa ngat peduli dengan dunia pendidikan,” kata Suhartoyo. Sekretaris Dispendik Banyuwangi, Dwiyanto, kepada para GTT dan PTT yang hadir dalam hearing itu menyebut, di Kabupaten Banyuwangi sudah tidak ada lagi honorer ka tegori 1 (K1). Honorer K1 dari guru kontrak dan guru bantu sebagian besar sudah di angkat menjadi PNS. “Karena ada persyaratan yang kurang, memang ada yang belum diangkat, tapi kita masukkan K2,” cetusnya. Untuk anggota FTHSNI yang sudah masuk K2, Dwiyanto menyebut pendataan databasenya dilakukan secara terbuka. Sebagai buktinya, pendataan yang dilakukan diserahkan kepada forum. “Dispendik dalam menentukan kebijakan selalu melibatkan semua elemen," he said. (radar)
