Tagihan Rp 2 M Perbulan, Pemkab Raup Rp 5 M
BANYUWANGI – Lampu penerangan Jalan Umum (LPJU) di Banyuwangi tampaknya kian merata. Bukan hanya di kawasan perkotaan, di ruas jalan pedesaan kini tidak lagi gelap gulita karena adanya jaringan listrik.
Semakin banyak jaringan listrik LPJU yang menerangi kawasan Banyuwangi itu secara otoumatis berdampak terhadap tarif tagihan. Beban biaya untuk LPJU itu menghabiskan miliaran rupiah.
Hal itu diungkapkan Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN (Persero) Banyuwangi, Didik Hendro Utomo kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi. He mentions, beban biaya untuk LPJU cukup besar. “Rata-rata menghabiskan Rp 2 billion,” sebut Didik.
Beban biaya untuk LPJU itu bukan dibebankan kepada Pemkab Banyuwangi semata. Ternyata setiap pelanggan PLN se-Banyuwangi dikenai restribusi sekian persen. “Pelanggan PLN terkena beban biaya 9 percent,” he said.
Nilai tagihan sebesar Rp 2 M itu, terang Didik, dianggap cukup kecil. Hal itu karena pendapatan Pemkab Banyuwangi untuk LPJU lebih dari separo nilai tagihan listrik setiap bulan. “Pendapatan Pemkab Banyuwangi dari LPJU antara Rp 4 until 5 billion,” he said.
Masih kata dia, setiap pelanggan memang dikenai retribusi untuk LPJU sebesar 9 percent. However, untuk pelanggan industri, bebannya lebih kecil. Kalau pelanggaan industri sebesar 3 percent only,” he explained.
So far, nyaris tidak ada kendala berarti mengenai tagihan untuk LPJU kepada pelanggan PLN. Jika ada penambahan jaringan listrik, maka otomatis tagihan semakin kecil. (radar)
