BANYUWANGI – The number of poor people in Banyuwangi fell drastically during the leadership of Regent Abdullah Azwar Anas. Until 2018 tersisa menjadi 8,64 persen atau turun sekitar 0,15 percent of the year 2016 around 8,75 percent. From 1,84 juta lebih jumlah penduduk Banyuwangi, yang miskin tinggal sekitar 138.540.
In the year 2012, angka kemiskinan Banyuwangi masih bertengger di angka 9,97 percent, setahun kemudian turun menjadi 9,61 percent. In the year 2014, jumlah warga miskin turun lagi menjadi 9,26 percent, on 2015 down 9,17 percent, on 2016 melorot ke angka 8,79 percent, dan pada tahun 2017 kembali turun menjadi 8,64 percent.
Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo W mengungkapkan, penanganan kemiskinan di Banyuwangi, dibagi empat kuadran dengan beberapa variabel.
Pertama adalah produktivitas pertanian dan kemiskinan, kedua kondisi pendidikan dan kemiskinan, kondisi kesehatan dan kemiskinan, serta kondisi indeks desa membangun (IDM) dan kemiskinan.
“Masing-masing variabel itu dibagi menjadi empat kuadran. Kecamatan yang kemiskinannya tinggi dan variabel kesehatan, education, produktivitas pertanian, dan IDM-nya rendah ada masuk dalam kuadran IV,” ungkap Suyanto.
Yayan, sapaan akrab Suyanto menyebutkan untuk variabel produktivitas pertaniannya rendah dan kemiskinannya tinggi ada di lima kecamatan. That is, Licin District, Kalibaru, Singojuruh, Glenmore, and Tile District.
Untuk variabel kecamatan dengan kondisi pendidikan rendah dan kemiskinannya tinggi ada di empat kecamatan. Singojuruh District, Kecamatan Pesanggaran, Glenmore Kecamatan District, and Tile District.
Sedangkan untuk kuadran IV dengan variabel kondisi kesehatan rendah dan kemiskinannya tinggi ada delapan kecamatan. Delapan kecamatan itu meliputi, Licin District, Songgon, Gambiran, Singojuruh, Violation, Glenmore, dan Kecamatan Giri.
“Untuk kondisi IDM rendah, namun kemiskinannya tinggi ada empat desa. Licin District, Kalibaru, Singojuruh, dan Bangorejo,” ungkap Suyanto.
Dalam empat kuadran, jumlah warga miskin masing-masing tidak disebutkan secara detail. Bappeda sebenarnya sudah memiliki jumlah detail masing-masing kecamatan, hanya saja menolak untuk menyebutkan detail dengan alasan hanya untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan saja.
“Jumlah warga miskin per kecamatan hanya untuk bahan analisis internal Banyuwangi untuk lebih fokus intervensi penanganan kemiskinan saja,” Yayan said.
