BANYUWANGI – Jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dari pemerintah pusat dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) provinsi ternyata belum mampu menutup biaya kesehatan warga miskin di Banyuwangi.
Year 2011 then, APBD masih mengeluarkan anggaran sekitar Rp 4,354 miliar untuk membiayai kesehatan warga miskin yang tidak tercover jamkesmas dan jamkesda. “Belum semua warga miskin menerima program jamkesmas dan jamkesda,” ujar Kabag Kesejahteraan Rakyat (Welfare) district government, Nurul Cholili.
Warga miskin yang tidak tertampung dalam program jamkesmas dan jamkesda, biaya kesehatannya ditanggung APBD. Mereka yang tidak mampu tapi tidak memiliki kartu jamkesmas dan jamkesda, maka pengobatannya ditanggung APBD.
Untuk mendapat biaya kesehatan dari APBD, tegas Cholili, warga miskin harus memiliki surat pernyataan miskin (SPM) yang dikeluarkan Bagian Kesra Pemkab Banyuwangi. Proses mendapatkan SPM diawali mulai ketua RT, kepala desa atau kelurahan, hingga camat.
“Setelah lengkap, baru diajukan ke bagian kesra. Di bagian kesra akan di-scoring atas beberapa indikator kemiskinan yang ditetapkan pemerintah,” he said. Cholili mengatakan, yang jumlah skornya di atas dua, pengajuan SPM-nya akan dikabulkan.
However, yang skor akhirnya tidak melampaui angka dua, maka permohonan SPM itu ditolak. “SPM itu diajukan ke rumah sakit sebagai ganti biaya. Batas masa berlakunya hanya 14 day," he said. Year 2011, jumlah SPM yang dikabulkan dan memenuhi syarat mencapai 2.755 pemohon.
“Skor diperoleh dari 14 indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan,he explained. Year 2011, warga miskin yang mendapatkan jamkesmas sebanyak 463.210 person, dan yang memperoleh jamkesda sebanyak 69 thousand people. (radar)
