Meanwhile, karamnya LCT Putri Sri Tanjung 1 ditangapi miris anggota DPRD Banyuwangi. Yesterday afternoon (9/6) beberapa anggota DPRD lintas komisi datang ke lokasi tenggelamnya kapal. Mereka menyebut tenggelamnya kapal itu adanya unsur kesengajaan.
Naufal Badri, anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, mengatakan dengan adanya musibah tenggelamnya kapal itu pihaknya sangat prihatin dan menyesal kepada manajemen PT. PBS selaku perusahaan kapal. Added more, kondisi fisik kapal yang berkarat dan memprihatinkan juga sangat disesalkan anggota DPRD Banyuwangi itu.
“Melihat kondisi kapal saat ini, sepertinya memang ada unsur pembiaran. Unsur manipulasi data dan juga ada unsur kesengajaan tidak merawat kapal,” tegas Naufal. Naufal menjelaskan, berdasar pengalamannya mengelola kapal milik pemkab, tidak pernah ada yang namanya perusahaan mengalami kesulitan biaya docking. Because, docking adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pihak perusahaan kapal.
“Waktu mengelola kapal, saya masih ingat direkturnya Pak Warno. Setiap tahun kami selalu docking. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun senilai Rp 5 miliar juga selalu terpenuhi. Manajemen sekarang sepertinya santai dan tidak mengejar target,” jelas Naufal.
Besides that, pihaknya juga menyebut setoran PAD dari operasional LCT Putri Sri Tanjung I dan LCT Putri Sri Tanjung ada indikasi masih belum bisa terpenuhi selama ini. Naufal kembali mengatakan, berdasar pengalamannya, pendapatan dua kapal LCT aset rakyat Banyuwangi itu sangat mendukung PAD Banyuwangi.
“Kalau ada indikasi setoran PAD dari kapal ini seret, berarti manajemennya yang salah,” terang Naufal. Lantaran kapal ini merupakan aset pemkab, DPRD berencana memanggil manajemen PT. PBS. Pemanggilan itu untuk mempertanggungjawabkan yang telah terjadi.
DPRD juga berencana memanggil unsur pemkab untuk menanyakan kenapa kapal aset daerah itu selama ini terkesan ditelantarkan. “Bupati otomatis juga harus bertanggung jawab,” pungkas Naufal. (radar)
