BANYUWANGI – Kinerja para anggota DPRD Banyuwangi patut dipertanyakan. Lihat saja tingkat kehadiran legislator dalam sidang paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2012 last Friday (28/6). Dalam sidang paripurna yang dihadiri Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas tersebut, of totals 50 members of the Banyuwangi DPRD, yang hadir hanya 21 person.
Itu pun sudah termasuk tiga pimpinan dewan, yakni Hermanto dan dua wakil ketua, yakni Ruliyono dan Adil Achmadiyono. Gara-gara anggota dewan banyak yang absen, akhirnya kursi di ruang utama DPRD Banyuwangi melompong. Even, kursi di deretan paling depan kosong. “Masih banyak penjelasan. Kata pimpinan DPRD disuruh ngringkes saja ini,” cetus Bupati Anas saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi.
Meanwhile, dalam menanggapi pandangannya, Fraksi PDIP yang menyebut pajak restoran hanya mencapai 84,51 persen dan retribusi kekayaan daerah hanya mencapai 71,18 percent, Bupati Anas menyebut sesuai Perda No. 2 Year 2011 yang diubah menjadi Perda No. 14 Year 2012 tentang pajak daerah, pada Pasal 14 verse 4 disebut tidak termasuk objek pajak restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 1 million per month.
“Itu berarti warung dan pedagang kaki lima (street vendors),He said. Bila omzet dihitung Rp 1 million per month, it's clear, maka warung dan PKL itu harus membayar retribusi sebesar Rp 3.500 per day. Penarikan retribusi itu sangat memberatkan pemilik warung. “Bersamaan dengan itu ada relokasi PKL, dan membuat capaian pajak restoran menurun,” jelas Bupati Anas.
Untuk pencapaian retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 833.859.000 yang tidak mencapai target, Bupati Anas menyebut itu terjadi karena banyaknya pihak swasta yang memiliki alat berat yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Highways, Cipta Karya, and Spatial (PU BM, CK, dan TR) Banyuwangi Sedangkan Mal Of Sri Tanjung (MOST) masih terjadi seng keta hukum,He said.
Mengenai tingginya Sisa Le bih Penggunaan Anggaran (SIL PA) padaAPBD 2012yangdi sampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Peran, Bu pati Anas menyebut ada be be rapa hal, seperti kelebihan re alisasi target pendapatan daerah dari yang direncanakan da lam APBD dan perubahan APBD tahun 2012. “Ini karena efi siensi belanja pada beberapa SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang men jadi tupoksinya," he said.
Besides that, jelas bupati, adanya sisa dana alokasi khusus (DAK) yang belum terealisasi karena ke terlambatan terbitnya petunjuk teknis dari masing-ma singdirektorat jenderal (Dir jen) yang membidangi. “Ting ginya SILPA bukan karena ku rang matangnya konsep pe merintah daerah da lam me ran cang program kerja, tapi karena banyak faktor yang mempengaruhi," he said. (radar)
