BANYUWANGI – Keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) penuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) year 2012, ternyata justru menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang tidak kalah berat bagi jajaran pemerintahan yang dipimpin Bupati Abdullah Azwar Anas tersebut. PR itu adalah bagaimana mempertahankan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (CPC) RI tersebut. Dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (30/5), Regent Anas said, sukses Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP penuh, adalah bukti bahwa masyarakat Bumi Blambangan kompak dan didukung birokrasi yang solid.
“Opini WTP, itu bukan penghargaan kepada bupati, tetapi penghargaan kepada semua rakyat Banyuwangi," he said. It says, opini WTP penuh atas LKPD Banyuwangi tahun 2012, adalah prestasi yang berhasil di raih seluruh rakyat Banyuwangi Sebab, sejak lebih dari 20 last year, Banyuwangi tidak pernah mendapatkan predikat tertinggi dari BPK tersebut. “Ini adalah peng hargaan besar kepada masyarakat Banyuwangi. Because, predikat (WTP penuh), ini diharapkan oleh seluruh Pemkab se-In donesia," he said.
Lebih jauh bupati me nu rutkan, predikat WTP penuh, itu juga tak lepas dari langkah pemkab yang menentukan standar tinggi saat melakukan rekrutmen PNS beberapa waktu yang lalu. at that time, standar yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi bagi peserta tes PNS,
khususnya sarjana Akuntansi adalah Indeks Prestasi (IP) minimal 3,5. “Hasilnya bisa kita lihat saat ini. opini WTP penuh, ini adalah hasil kolaborasi senior, inspector wilayah, bendahara keuangan, dan dibantu PNS muda yang punya kemampuan luar biasa di bidangnya,” pungkas Anas. As previously reported, after 20 long years, Local Government Financial Reports (LKPD) Banyuwangi won unqualified opinion (WTP) penuh.
Opini WTP penuh tersebut merupakan predikat tertinggi dari BPK RI. Opini tertinggi yang diberikan BPK itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah 20 tahun penyajian LPKD Pemkab Banyuwangi. So far, Pemkab Banyuwangi belum berhasil me nyajikan laporan terbaik sesuai standar yang ditetapkan BPK. For years, opini yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD wajar dengan pengecualian (WDP).
Even, pada era kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari, The BPK had given a disclaimer opinion on the Banyuwangi LKPD audit results. BPK memiliki beberapa tingkatan dalam menilai hasil pemeriksaan LKPD, among other things, do not give an opinion (TMP) atau disclaimer, reasonable with exceptions (WDP), and best rating, that is unqualified (WTP). (Radar)
