BANYUWANGI – Jumlah temuan kasus HIV/AIDS di Banyuwangi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan grafik yang terus meningkat. Jika di tahun 2005 hanya ada temuan 19 case, on 2015 temuan sudah mencapai 417 case.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, hingga bulan Februari tahun ini, there is 72 kasus baru yang terungkap. In other words, terjadi peningkatan temuan kasus HIV/AIDS daripada beberapa tahun sebelumnya.
Tingginya temuan kasus tersebut dapat diartikan semakin terbukanya masyarakat untuk memeriksakan diri ke klinik-klinik yang ditunjuk. However, angka tersebut menegaskan bahwa penderita HIV/AIDS sudah tersebar cukup luas. Dari data tersebut, hampir semua lapisan masyarakat-mulai ibu rumah tangga, teenagers, pekerja hingga PNS – sudah ada yang terinveksi HIV/AIDS.
Berbeda dengan kasus persebaran penyakit lainnya seperti demam berdarah atau TBC, pembacaan data penderita HIV/AIDS sedikit berbeda. Di mana dalam kasus penyakit lain, jika petugas kesehatan dapat menemukan carrier (pembawa penyakit) atau penderita, maka dapat diartikan angka penularan virus tersebut sudah cukup tinggi.
Sehingga harus segera di lakukan desin feksi masal untuk memutus rantai penularan. Sedang dalam temuan kasus HIV/AIDS, jika semakin besar angka yang bisa ditemukan oleh petugas kesehatan maka angka tersebut bisa dibilang bagus.
Dikarenakan, banyaknya data yang dihimpun menandakan banyak orang yang mau dan sadar untuk memeriksakan dirinya. Di lapangan, sebagian besar masyarakat masih menganggap HIV/AIDS adalah penyakit yang harus ditutupi. Sehingga pemerintah cukup kesulitan untuk menjangkau dan mengungkap langsung data dari bagian masyarakat tersebut.
Karena itu untuk memberikan sosialisai riil di tengah masyarakat terkait bahaya dan penanganan untuk penderita HIV/AIDS, Dinkes Banyuwangi telah bekerja sama dengan sekitar 60 lembaga di antaranya adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Kodim, Polres, BPJS, Kantor Kecamatan, AIsiyah, Fatayat serta beberapa LSM.
“Persebaran HIV/AIDS cukup luas, jika hanya dibebankan ke Dinkes, KPA dan LSM maka akan kewalahan. Karena itu kita minta bantuan SKPD dan beberapa organisasi untuk ikut memberikan sosilasisi baik di lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal mereka,” ujar Plt. Banyuwangi Kadinkes, dr. Widji Lestariono.
Tugas dari beberapa kantor tersebut, according to Rio, cukup bervariasi. Selain menyosialisasikan pengendalian HIV/AIDS secara umum, ada beberapa lembaga yang memperoleh tugas khusus. Seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) yang diminta untuk menyasar para penduduk asli Banyuwangi yang terbukti dengan kepemilikan KTP, serta mempermudah pelayanan untuk Orang dengan HIV/AIDS (Odha) yang mau terbuka untuk mempermudah memperoleh layanan kesehatan.
Begitu juga di Polres, yang diminta menyediakan layanan tes HIV/AIDS di bagian kesehatan mereka serta melakukan sosialisasi di kalangan petugas dan tahanan. Dengan turut sertanya stake holder yang terdiri dari SKPD dan organisasi lainnya itu, Rio berharap partisipasi masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait HIV/AIDS semakin meningkat.
“Sehingga akan menya darkan para warga yang beresiko terinveksi HIV/AIDS untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan,'' he said. Harapannya lagi, mereka sadar pula untuk berobat ke layanan kesehatan. Termasuk untuk dapat menekan jumlah warga yang mati akibat AIDS karena kurangnya informasi kepada mereka. Because, dalam kurun waktu bebe rapa tahun terakhir, around 355 orang dari 2,629 orang yang mengidap HIV/AIDS meninggal dunia.
“Kita berharap perwakilan SKPD ini bisa menjadi penyuluh di manapun mereka berada, sehingga sosialisasi HIV/AIDS akan segera tersebar luas," he explained. (radar)
