BANYUWANGI – Belasan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) many- ramai mendatangi kantor DPRD Banyuwangi kemarin (17/6). Para aktivis yang mengatasnamakan Konsorsium LSM Banyuwangi itu menyampaikan dukungan kepada kalangan dewan agar bekerja maksimal menuntaskan permasalahan yang mendera PT. True Banyuwangi cruise (PBS).
Bukan hanya memberikan sokongan. para aktivis LSM yang kemarin kompak mengenakan kaus bertulisan, “Save LCT Sri Tanjung” itu juga menyampaikan Ultimatum agar panitia khusus (pansus) penyelesaian permasalahan PT. PBS DPRD Banyuwangi tidak “masuk angin”.
Mereka dengan tegas meminta pansus tidak hanya bersikap tegas di awal tapi mengendur di kemudian hari. Di kantor dewan, rombongan aktivis LSM itu diterima wakil ketua dewan, Ismoko, di ruang rapat Komisi lll DPRD Banyuwangi.
Selain Ismoko, para aktivis LSM itu juga ditemui ketua dan wakil ketua pansus penyelesaian permasalahan PT. PBS Banyuwangi DPRD, yakni Naufal Badri dan Handoko. Koordinator LSM, Eko Sukartono, mengatakan pihaknya siap mendukung dan membantu pansus DPRD menyelesaikan permasalahan yang melanda PT. PBS.
“PT. PBS lahir saya masih aktif sebagai anggota DPRD Banyuwangi. Pendiriannya memakan banyak korban, termasuk saya kena hukuman sembilan bulan,” ujar pria yang juga mantan wakil ketua DPRD Banyuwangi 1999-2004 the.
Eko added, pendirian PT. PBS itu berawal ketika mantan bupati Samsul Hadi menginginkan Banyuwangi memiliki ikon yang sekaligus dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). Maka opsi yang dipilih kala itu adalah membeli dua unit kapal landing craft tank (LCT) untuk dioperasikan di Selat Bali.
“Originally, sumbangan dua kapal LCT itu kepada PAD Banyuwangi sangat signifikan. Dear, sejak beberapa tahun terakhir kontribusi ke PAD terus menyusut,” sesalnya. According to Eko, sejak kali pertama dibentuk, hingga kini PT. PBS telah dipimpin oleh tiga direktur.
Di era kepemimpinan bupati Samsul Hadi, posisi direktur PBS ditempati Hang Suryo. Then, posisi strategis tersebut berpindah tangan kepada Prayudi di masa kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari. Di era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, posisi direktur PT. PBS ditempati Wahyudi.
Eko added, di antara tiga direktur PT. PBS tersebut, kinerja Prayudi tergolong paling moncer. However, saat posisi direktur PBS digenggam Wahyudi, kinerja perusahaan menurun. “Selain setoran ke PAD terus menyusut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang.
For example, kapal yang semestinya docking, tapi tidak dilakukan. Even, membayar gaji karyawan pun PT. PBS tidak mampu, he added. Therefore, Eko meminta pansus DPRD bekerja sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan yang membelit PT. PBS itu.
“Pansus jangan sampai masuk angin.” strictly, Meanwhile. Ketua Pansus Penyelesaian Permasalahan PT. PBS Banyuwangi DPRD, Naufal Badri, mengatakan tujuan utama DPRD membentuk pansus adalah menyelamatkan PT. PBS, termasuk menyelamatkan para karyawan yang notabene merupakan rakyat Banyuwangi.
“Soal ada permasalahan hukum yang diduga dilakukan jajaran komisaris dan direksi PT. PBS, nanti akan dilakukan audit oleh tim auditor independen,” tegas adik kandung mantan bupati Samsul Hadi tersebut. Wakil ketua pansus, Handoko, menambahkan warning para tokoh LSM agar pansus tidak masuk angin itu akan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan seluruh anggota pansus untuk bekerja semaksimal mungkin.
“Kita siap bekerja sebaik-baiknya,” he said. Senada dengan Naufal dan Handoko, Wakil Ketua DPRD Ismoko menyatakan dewan akan berupaya menyelesaikan permasalahan PT. PBS dengan sebaik-baiknya. Therefore, he added, DPRD Banyuwangi membentuk pansus penyelesaian permasalahan PT. PBS.
Ismoko berharap kalangan LSM bersedia bekerja sama dengan pansus untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit perusahaan pengelola aset Pemkab Banyuwangi tersebut. “Kalau teman-teman LSM punya data-data terkait PT. PBS sampaikan lewat pansus.” he concluded. (radar)
