BANYUWANGI – Pesta demokrasi lima tahunan Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020 terancam gagal disebabkan minimnya anggaran. Usulan KPU (General Election Commissions) Banyuwangi sebesar Rp 109 miliar hanya disetujui Rp 58 miliar saja oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) .
“Dipastikan Pilkada tidak dapat terselenggara. Bisa terancam gagal,” kata Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini seperti dilansir dari Timesbanyuwangi, Friday (27/9/2019).
Sesuai SK KPU RI, explained Dwi, dari nominal Rp 58 billion, Rp 51 miliar akan terpakai untuk honor Adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Sisa Rp 7 billion, dipastikan tidak akan cukup untuk pembiayaan tahapan lainnya,” said Dwi.
“Konsekuensinya Pilbub 2020 di Banyuwangi bakal terancam gagal. Karena memang sudah tidak bisa dipaksa dicukup-cukupkan,” he added.
Regarding that, dia berharap ada keseriusan TAPD dalam mendorong keberlangsungan kontestasi Pilbup Banyuwangi 2020. However, sampai saat ini KPU belum mendapatkan undangan audiensi untuk membahas anggaran.
“Sebenarnya itulah yang kita tunggu, biar cepat ketemu win-win solusi,” said Dwi.
Misalkan, lanjut Dwi, dari Rp 58 miliar itu kekurangannya bagaimana, apakah dicantumkan kedalam addendum atau bagaimana. Itu semua demi kejelasan.
“Saya berharap KPU dan TAPD bisa secepatnya bertemu dan menemukan goal atas persoalan ini. Tidak hanya diputuskan dengan Rp 58 miliar saja dan mau nggak mau cukup atau tidak, ya harus dengan angka itu,” he added.
Untuk sekedar diketahui, dalam pelaksanaan Pilkada atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2020, KPU bertanggung jawab atas berbagai tahapan, honor Adhoc hingga pengadaan logistik. And it, anggaran yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan.
“Karena itu sudah pas komposisinya, tidak bisa dikurangi. Mungkin yang bisa dikurangi adalah volume-volume kegiatan kita. Seperti sosialisasi serta rapat-rapat,” he concluded.
