BANYUWANGI – Menyongsong Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 December, Panitia Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2013 Banyuwangi, bersiap menggelar Seminar Anti Korupsi. No half-hearted, narasumber dari unsur komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap dihadirkan dalam seminar yang rencananya dihelat 15 Desember nanti di kantor DPRD Banyuwangi tersebut.
Ketua Panitia Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2013, Imam Soejono mengatakan, untuk memastikan kehadiran KPK dalam seminar tersebut, pihaknya datang ke Jakarta, tepatnya ke kantor lembaga anti rasuah tersebut, tomorrow (5/12). “Kami juga mengundang lintas elemen untuk menghadiri seminar anti korupsi tersebut, mulai pejabat birokrasi, unsur perguruan tinggi, insan pers, student, hingga pelajar," he said, didampingi sejumlah anggota panitia Hari Anti Korupsi Sedunia 2013 Banyuwangi yang lain kemarin (3/12).
Meanwhile, sebelum pelaksanaan seminar, Panitia Hari Anti Korupsi Sedunia Banyuwangi yang diprakarsai tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun mahasiswa, itu akan turun ke jalan pada 9 next December. In action, mereka akan menggelar konvoi sekitar seratus sepeda motor menuju ke kantor sejumlah instansi di Banyuwangi untuk menyampaikan petisi.
First, massa akan menuju ke depan kantor Pemkab Banyuwangi. tujuannya, mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk PNS dan kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Next, massa menuju depan kantor Kejaksaan negeri Banyuwangi untuk menyampaikan harapan tak ada jual beli kasus di lembaga tersebut. Belum berhenti sampai di situ, iring-iringan konvoi sepeda motor itu lantas bergerak menuju depan Lembaga Pemasyarakatan (Pages) Banyuwangi guna mengajak aparat Lapas tidak melakukan praktik jual beli kamar dan berbagai fasilitas lainnya.
Dari Lapas, massa akan menyampaikan petisi ke Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi dengan harapan para hakim mampu menjadikan hukum sebagai panglima, sehingga masyarakat terayomi. The latter, penyampaian petisi dilakukan di kantor DPRD Banyuwangi. Di kantor wakil rakyat, mereka akan mengimbau anggota dewan tidak bermain proyek. “Kami juga akan mengimbau anggota DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan terutama pada kebijakan anggaran yang terkait hajat hidup orang banyak," he concluded. (radar)
