BANYUWANGI – Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang sempat stagnan selama bertahun-tahun bakal segera dimulai kembali. Demi menuntaskan jalan sepanjang 650 kilometer itu, pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 1,4 triliun dan ditarget rampung pada tahun 2021.
Delapan perwakilan daerah datang ke Banyuwangi untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan JLS kemarin (8/3). Pada forum yang digelar di aula Rempeg Jogopati, Banyuwangi Regency Government, tersebut PKS lama yang ditandatangani tahun 2002 direvisi dengan fokus percepatan jalan yang membentang dari Banyuwangi hingga Pacitan tersebut.
Delapan utusan daerah yang dilintasi JLS melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan JLS. Delapan daerah dimaksud, antara lain Banyuwangi, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Poor, Lumajang, and Jember.
Besides that, koordinasi kali ini juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (COULD) Bina Marga Provinsi Jatim. Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, percepatan JLS akan bisa mendorong perkembangan ekonomi di Jawa Timur, especially Banyuwangi. Especially, jika JLS ini bisa diintegrasikan dengan keunggulan pariwisata antar kabupaten.
"However, yang perlu diperhatikan, pembangunan harus disesuaikan tata ruang masing-masing daerah. Misalnya kalau akan dibangun industri, tentu industri apa yang cocok di jalur ini. Harapan kami landscape JLS tetap hijau," he said.
According to Anas, keberadaan JLS akan membawa dampak positif terhadap perkembangan Banyuwangi. “Ini bagus. Akan semakin banyak orang datang ke Banyuwangi. Jalurnya lebih mudah, semakin banyak opsi jalan. Akan ada pemandangan baru saat masuk Banyuwangi, karena melewati perkebunan," she said.
Ruas jalan arteri JLS di Banyuwangi mencapai 110 km. Ruas tersebut berawal dari kawasan perbatasan Tangki Nol Kecamatan Kalibaru hingga kawasan Ketapang, Kalipuro District. Sejumlah kawasan Banyuwangi Selatan akan dilintasi JLS meliputi Perkebunan Malangsari di Kalibaru, Perkebunan Kendeng Lembu di Glenmore, Rooftile, Rogojampi, Srono, Singojuruh, Kabat, Banyuwangi, Turns, and Kalipuro.
Kepala Biro Administrasi Kerja Sama Pemprov Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan JLS adalah jalur yang dirancang pemerintah pusat sebagai alternatif selain jalur di sepanjang pantai utara di Jatim. Pembangunan JLS sudah hampir 14 tahun berjalan. Dear, hingga kini jalan tersebut belum rampung.
“Maka kami meminta delapan daerah yang akan dilalui segera menuntaskan kendala pembangunan JLS. Jalur ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian,” tutur Benny. Menurut Benny, sebagian besar kendala pembangunan JLS adalah masalah pembebasan lahan.
"Because of that, kita kumpulkan daerah-daerah yang akan dilalui JLS agar bersama-sama berkomitmen mempercepat pembangunan. Pembangunan JLS harus selesai pada 2021,” pintanya. Just knowing, proyek JLS ini dimulai pada 2002.
However, proses pembangunan jalan alternatif itu mengalami kendala lantaran terganjal masalah pembebasan lahan di sejumlah daerah. Pembangunan JLS dilakukan dengan skema keroyokan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah pusat dan provinsi membiayai pembangunan fisik, sedangkan pemerintah daerah menyiapkan lahan. Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk percepatan JLS pada 2016 ini mencapai Rp 1,4 triliun plus tambahan bantuan luar negeri sebesar 250 juta US Dolar. (radar)
