Suratno: Kalau Ketahuan Bisa Langsung Dipecat
BANYUWANGI – Pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini beberapa SMA dan SMK akan membantu sekitar 52 SMP agar bisa menyelenggarakan ujian. Ke-52 SMP itu nanti akan menggunakan fasilitas milik SMA dan SMK, seperti komputer, electricity, dan jaringan internet.
However, beberapa SMP di Banyuwangi sempat khawatir jika pihak SMA atau SMK yang mereka tumpangi akan mematok tarif tinggi untuk kegiatan tersebut. Beberapa sumber yang ditemui Jawa Pos Radar Banyuwangi mengaku ada beberapa SMK yang mematok tarif cukup tinggi. So that, biaya UNBK dianggap lebih tinggi daripada unas menggunakan kertas dan pensil.
Regarding that, Kabid SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan sesuai instruksi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, SMA dan SMK harus berkomitmen membantu SMP yang akan bergabung ke mereka. Salah satu poin dari komitmen itu, lanjut Suratno, setiap SMA atau SMK harus memback up penuh kebutuhan SMP terkait penyelenggaraan UNBK.
Then, SMA/SMK dilarang menggunakan alat-alat mereka yang digunakan oleh SMP sebagai bisnis, tapi lebih kepada penggunaan bersama. Besides that, pada MoU antara SMP dan SMK/SMA tidak boleh ada nominal yang ditetapkan.
“Pak Kadispendik Jatim sangat tegas untuk hal ini. Even, sekolah yang ketahuan menjadikannya bisnis, terutama sekolah negeri, kepala sekolahnya akan langsung dipecat,” tegas Suratno menirukan ucapan Kadispendik Jatim, Dr. Saiful Rachman.
Suratno juga memaparkan beberapa poin yang dianggap wajar dalam kerjasama antara SMA/SMK dan SMP, seperti pembayaran listrik, sewa genset, dan pembayaran pulsa internet. Keperluan itu menjadi tanggung jawab sekolah “penggabung”, karena tidak mungkin dibebankan kepada sekolah yang “digabungi”.
“Instruksinya tidak boleh menyewakan komputer. Karena menurut Kadispendik Jatim, komputer ini milik bersama,"he said. Because of that, untuk menyamakan persepsi antar SMP dan SMA/ SMK, dia berencana mengumpulkan kepala sekolah dari sekolah “penggabung” dan yang “digabung”.
Supaya tidak terjadi kekhawatiran dari dua belah pihak. Meanwhile, sebagai syarat SMP menumpang ke SMA/SMK, mereka hanya diminta membawa peralatan tambahan berupa hardisk eksternal yang akan digunakan untuk menyimpan data siswa.
Seperti yang disampaikan operator SMKN 1 Glagah, Mursalin. She said, sekolah yang akan bermigrasi ke SMK untuk melaksanakan UNBK cukup membawa hardisk eksternal dengan kapasitas minimal 320 GB atau 500 GB. Hardisk itu nanti akan digunakan menyimpan data ujian siswa. Nanti hardisk itu juga akan digunakan sebagai bukti cadangan jika ada kendala terkait ujian siswa.
“Siswa nanti dapat nomor ujian dari operator mereka sendiri di SMP. Server ini nanti untuk menyimpan aplikasi dan data siswa. Aplikasi besarnya sekitar 14 GB,” ujar pria asal Kebumen itu. Jumlah hardisk yang dibawa sekolah harus disesuaikan dengan berapa banyak server yang digunakan siswa. Jika siswa menggunakan lima server, minimal mereka harus menyediakan enam hardisk.
“Lebih baik lagi kalau sekolah membawa server sendiri. Lebih bagus karena tidak tercampur. Tapi kalau sekolah belum bisa, cukup hardisk saja," he explained. (radar)
