20 Persen Kurang Aktif Ikut Kegiatan
BANYUWANGI – Kinerja sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Banyuwangi mengecewakan. Sejak dilantik pada Agustus 2014 belum seluruh anggota DPRD disiplin mengikuti kegiatan kerakyatan yang digelar DPRD.
Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD, Muhammad Sahlan, merilis dari 50 anggota DPRD yang ada, around 20 persen atau sekitar 10 anggota wakil rakyat itu memiliki kinerja buruk. Dari pengamatan BK selama 2,5 year, 20 persen anggota DPRD itu jarang mengikuti rapat-rapat dewan dan terlambat mengikuti kegiatan DPRD.
Whereas 80 persen anggota lain, ungkap Sahlan, sudah aktif mengikuti agenda lembaga wakil rakyat. Dear, Sahlan tidak menyebutkan identitas wakil rakyat yang memiliki kinerja buruk dalam mengikuti kegiatan dewan itu. Sahlan mengatakan, saat ini BK tengah menggodok rapor para wakil rakyat Bumi Blambangan.
Rapor itu akan diserahkan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan pengajuan dan penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Until yesterday (6/2) proses penyusunan rapor para wakil rakyat tersebut masih dalam proses.
“Sabar. Penyusunan rapor teman-teman anggota dewan masih dalam proses,” ujarnya menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Banyuwangi melalui pesan singkat kemarin. Sahlan menuturkan, kedisiplinan dan integritas sangat diperlukan untuk mewujudkan kelembagaan dewan yang lebih baik.
Therefore, secara internal, BK akan memberikan hasil evaluasi seluruh anggota dewan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi. “Ini wilayah formal, tentu kedisiplinan dan integritas menjadi bagian penting ntuk mewujudkan kelembagaan DPRD lebih baik,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
As previously reported, menjelang berakhirnya periode pertama jabatan pimpinan dan anggota AKD, BK DPRD Banyuwangi mulai menggodok rapor seluruh wakil rakyat. Rapor tersebut akan dikirim kepada pimpinan DPRD sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) period of time 2,5 tahun mendatang.
Sesuai tata-tertib DPRD, evaluasi dan perombakan pimpinan AKD dilakukan 2,5 tahun setelah para anggota wakil rakyat tersebut dilantik 20 August 2014 then. “Penyegaran dilakukan pada semua alat kelengkapan, termasuk badan anggaran (banggar), badan pembentuk peraturan daerah (BPPD), komisi- komisi, dan alat kelengkapan lain,” ujarnya akhir Januari lalu (30/1).
Menjelang perombakan AKD, Sahlan mengaku BK akan berupaya memberikan kontribusi kepada pimpinan dewan dalam menentukan anggota yang bakal menduduki pos pimpinan AKD. Kontribusi dimaksud berupa rapor tingkat keaktifan anggota dalam setiap kegiatan DPRD.
“Rapor itu diharapkan menjadi salah satu acuan dalam mengetahui sejauh mana integritas dan tingkat kedisiplinan anggota. Rapor itu bisa menjadi rujukan bagi pimpinan dewan dalam menentukan pimpinan AKD,He said. Sahlan menegaskan, rapor tingkat keaktifan anggota itu penting dipertimbangkan mengingat kalangan dewan telah berkomitmen meningkatkan kinerja DPRD.
“Kami akan mengantarkan data-data objektif, termasuk absen kehadiran anggota dalam rapat paripurna maupun rapat-rapat komisi dan rapat alat kelengkapan lain," he said. (radar)
