BANYUWANGI – Upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) gencar dilakukan eksekutif dan legislatif. Peningkatan PAD tersebut sangat diperlukan untuk “menyehatkan” kondisi fiskal daerah dari ancaman defisit anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017.
Dalam rangka menelusuri sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, Komisi III DPRD intens menggelar rapat kerja (raker) bersama instansi mitra kerjanya sejak Kamis (10/8) until yesterday (11/8).
Result, proyeksi PAD dari 13 in between 15 regional work unit (SKPD) penghasil sudah tuntas dibahas. Ketua Komisi III, Khusnan Abadi, mengatakan melalui raker dalam rangka optimalisasi PAD tersebut, pihaknya optimistis PAD pada P-APBD 2017 bisa tembus di kisaran Rp 450 billion.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi PAD yang disampaikan eksekutif pada dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2017. Because, proyeksi PAD pada KUPA-PPAS yang notabene merupakan cikal bakal P-APBD 2017 tersebut “hanya” sebesar Rp 455 billion.
Khusnul menuturkan, Department of culture and tourism (Disbudpar) diproyeksi bakal menyumbang PAD hingga Rp 40 billion. Salah satu sumber PAD yang bakal meningkat signnifikan adalah pajak hotel dan restoran.
On the other hand, ada pula beberapa SKPD yang diproyeksi menyumbang PAD hanya di kisaran ratusan juta rupiah. Salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU-CKPR).
Menurut Khusnan, PAD yang disumbangkan Dinas PU-CKPR hingga akhir tahun ini diproyeksi sebesar Rp 135 million. “Tetapi kami bisa menyadari itu. Because, proyeksi itu hanya bersumber dari penghasilan sewa alat berat milik Pemkab Banyuwangi yang dikelola Dinas PU-CKPR.
However, realisasi PAD dari instansi yang satu ini bisa meningkat signifikan apabila ada rekanan pelaksana proyek yang terkena denda alias penalti,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) this.
Meanwhile, Khusnan mengakui, pembahasan terkait proyeksi PAD dua instansi penghasil belum tuntas. Dua SKPD tersebut antaralain Dinas Perhubungan (Transportation Agency) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Sebenarnya dua instansi ini sudah melakukan pemaparan proyeksi PAD. However, saat kami meminta untuk disusun lebih rinci, kedua instansi tersebut masih melakukan penyusunan ulang,” he said.
Khusnan mengungkapkan, jika proyeksi PAD yang disetor Dishub sudah klir, yakni sebesar Rp 87 billion, maka pihaknya optimistis total PAD pada P-APBD tahun ini tembus Rp 460 billion.
“Artinya terjadi peningkatan cukup signifikan dibanding proyeksi PAD yang disampaikan eksekutif pada dokumen KUPA-PPAS, yakni sebesar Rp 455 billion,” he concluded. (radar)
