4 pimpinan Bank BUMN tak Penuhi Undangan DPRD
BANYUWANGI – Defisit anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 of Rp 98 miliar menjadi pembahasan serius DPRD. Anggaran dan Keuangan atau Komisi lll DPRD, yesterday (1/8) mengundang empat bank BUMN dan satu bank BUMD untuk diminta keterangan soal pendapatan bunga simpanan deposito milik Pemkab Banyuwangi.
Lima bank yang di undang Komisi III itu adalah Bank Jatim, Mandiri Bank, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BTN. “Kami ingin tahu posisi uang pemkab Banyuwangi yang diletakkan di lima bank dalam bentuk deposito,” ujar Ketua Komisi lll, Khusnan Abadi.
It is just, maksud Komisi lll tidak tercapai karena tidak semua pimpinan bank hadir memenuhi undangan wakil rakyat tersebut. Bank BRI dan BTN sama sekali tidak hadir, sementara BNI dan Mandiri hanya mengrimkan perwakilan pimpinan saja. Hanya Bank Jatim yang langsung dihadiri pimpinan cabangnya.
“Bank Mandiri dan BNI hanya mengirim perwakilan yang tidak kapasitas untuk memberikan penjelasan kepada anggota DPRD,” ungkap Khusnan. Lantaran yang dikirim tidak memiliki kapasitas yang cukup, kata Khusnan, maka perwakilan dua bank tersebut hanya bisa memberikan penjelasan setengah-setengah kepada anggota Komisi lll.
“Contohnya Bank Mandiri. Pendapatan bunga deposito pemkab di bank tersebu sebesar Rp 2.16 billion. Namun realisasi pendapatan bunga deposito per awal Juli ini hanya sebesar Rp 380 million. Padahal siswa waktu sebelum tutup tahun 2017 tinggal sekitar lima bulan,” kata politikus PKB tersebut.
Dari lima bank mitra tempat pemkab ‘menanam’ deposito, progres penerimaan bunga yang dinilai cukup baik hanya Bank Jatim. “Dari target di APBD 2017 of Rp 9 billion, hingga awal Juli ini pendapatan bunga deposito di Bank Jatim sudah masuk 5,26 billion,” ungkap Khusnan.
Rapat Komisi III bersama perbankan kemarin terpaksa dihentikan karena empat diantara lima bank yang diundang tidak kooperatif. “Tentu ini menjadi pertimbangan teman-teman komisi III untuk didiskusikan lebih lanjut apakah kerja sama dengan bank- bank yang tidak kooperatif tersebut dilanjutkan ataukah tidak. Especially, bunga deposito yang diperoleh jauh lebih rendah dibanding target,” he explained.
Dari penjelasan pihak bank yang hadir pada pertemuan itu, kata Khusnan, is known, jumlah deposito Pemkab Banyuwangi di Bank Jatim mencapai Rp 22 billion, Bank BNI Rp 14 billion, Bank Mandiri Rp 8,5 billion.
“Sedangkan jumlah deposito pemkab di Bank BTN dan BRI kami tidak tahu karena dua bank tersebut tidak hadir,” he said. Masih menurut Khusnan, selain untuk mengetahui progress penerimaan bunga deposito pemkab, pertemuan kemarin dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi meningkatnya defisit anggaran pada Perubahan APBD 2017.
”Seperti kita tahu APBD kita defisit. Kalau ini tidak kita cek sejak awail, dan ternyata di kemudian hari ternyata realisasinya tidak mencapai target, maka defisit kita akan semakin besar,” he concluded.
As reported, proyeksi silpa pada APBD induk 2017 jauh melebihi silpa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (CPC) RI. Silpa yang ditetapkan pada APBD induk 2017 of Rp 181 billion, namun berdasar hasil audit BPK, silpa tahun 2016 ‘hanya’ of Rp 82,11 billion. It means, terjadi defisit sebesar Rp 98.89 billion. (radar)
