BANYUWANGI – Pembahasan panjang rancangan peraturan daerah (draft bylaw) penyelenggaraan reklame, akhirnya mencapai garis finish. Eksekutif dan legislatif akhirnya sepakat mengegolkan salah satu raperda yang pembahasannya paling alot, sehingga sempat empat kali gagal disahkan tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (12/11).
Selain raperda penyelenggaraan reklame, eksekutif dan legislatif juga sepakat mengegolkan tiga raperda yang lain, yakni raperda retribusi jasa usaha, raperda pajak daerah, dan raperda penyerahan modal kepada pihak ketiga. Dalam pemaparannya di hadapan peserta rapat paripurna, Chairman of the Special Committee (Special Committee) Raperda Penyelenggaraan Reklame DPRD, Achmad Turmudzi mengatakan, lamanya pembahasan raperda tersebut bukan diakibatkan kesengajaan mengulur-ulur waktu. according to him,
berlarut-larutnya pembahasan raperda reklame tersebut akibat dinamisnya pembahasan. Terutama menyangkut pasal 26 yang mengatur reklame non komersial. Meanwhile, terkait pengesahan raperda pajak daerah, raperda retribusi jasa usaha, dan raperda penyertaan modal kepada pihak ketiga, Regent Abdullah Azwar Anas said, setelah diundangkan, raperda tersebut akan menjadi lintasan untuk mendorong percepatan pendapatan daerah.
Bupati Anas mencontohkan, selama ini pemkab tidak berani menarik retribusi atas pertambangan belerang yang dilakukan di kawasan Gunung Ijen, lantaran Banyuwangi belum memiliki perda yang mengatur penarikan retribusi tersebut. “Meski berorientasi pendapatan, pemkab akan tetap melakukan pengendalian lingkungan terhadap kegiatan pertambangan tersebut,” he said.
Besides that, Anas added, pihaknya berencana memasang portal di ruas jalan menuju Gunung Ijen. Portal tersebut bertujuan mengendalikan truk agar tidak memuat belerang dengan tonase berlebih. Thus, jalan menuju Gunung Ijen yang saat ini kita perbaiki dengan dana yang cukup besar, tidak akan cepat rusak," he explained. (radar)
