The Latest Collection of News About Banyuwangi
English VersionIndonesian

Sukidi Hampir Pasti Ganti Posisi Bagus

Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

BANYUWANGI – Satu kursi kosong di DPRD Banyuwangi pasca meninggalnya anggota dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bagus Sudarmaja, on 11 October 2012 then, tampaknya segera terisi. Sukidi, sesama kader partai berlambang kepala banteng moncong putih, dapat dipastikan akan menggantikan posisi alm Bagus di kursi legislatif Bumi Blambangan.

As known, dalam pemilihan legislatif (election) 2009 then, Made Bagus Sudarmaja terpilih menjadi anggota DPRD Banyuwangi melalui daerah pemilihan (electoral area) IV yang meliputi wilayah Kecamatan Gambiran, Bangorejo, Purwoharjo, Siliragung, Tegalsari, and Boarding School.

Pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Sukidi juga maju dalam pertarungan memperebutkan kursi DPRD melalui dapil IV. Dapil IV dikenal sebagai lumbung suara bagi PDIP. Di daerah tersebut, PDIP berhasil mendulang suara dengan mendudukkan tiga kadernya di DPRD yakni Hermanto, Sugirah, dan Bagus Sudarmaja. Whereas, perolehan suara Sukidi berada pada peringkat keempat. Nah, belakangan nama Sukidi semakin mencuat ke permukaan untuk menggantikan posisi alm Bagus menyusul keluarnya rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.

Even, setelah melakukan verifi kasi, General Election Commissions (KPU) Banyuwangi menetapkan Sukidi berhak menduduki kursi DPRD menggantikan posisi yang ditinggal sejawatnya sesama kader partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri tersebut. Chairman of the Banyuwangi KPU, Syamsul Arifin pun membenarkan hal itu. It says, pihaknya sudah melakukan verifi kasi terkait proses pergantian antar waktu (PAW) alm Bagus Sudarmaja. Result, perolehan suara Sukidi tepat berada di bawah perolehan suara alm Bagus.

“Kami menetapkan calon pengganti Bagus adalah Sukidi,” ujar Syamsul kemarin (4/3). Syamsul added, berkas PAW yang sebelumnya dikirim oleh pimpinan DPRD Banyuwangi sudah dikirim kembali kepada pihak DPRD. “Mekanismenya, dari DPRD, surat tersebut lantas disampaikan ke gubernur melalui bupati. Jika sudah ada persetujuan gubernur, PAW bisa dilakukan," he concluded. (radar)