The Latest Collection of News About Banyuwangi
English VersionIndonesian

Anacleto Da Silva Jadi Plt Aspem

Register your email to Subscribe to news delivered directly to your mailbox

analcoBANYUWANGI- Kekosongan jabatan asisten administrasi pemerintah (aspem) yesterday (7/3) sudah terisi. Bupati Abdullah Azwar Anas menunjuk Kabag Pemerintahan, Anacleto Da Silva, sebagai pelaksana tugas (Plt) asisten pemerintahan. Asisten pemerintahan kosong sejak 1 March 2013 karena Abdullah pensiun. Untuk mengisi kekosongan itu, Bupati Anas menunjuk Anacleto sebagai Plt. hingga ada pejabat definitif.

“Bapperjakat me ngusulkan kabag pemerintahan sebagai Plt. Usul Bapperjakat itu disetujui,” ungkap Sekkab Slamet Kariyono. According to Slamets, Anacleto akan memangku jabatan sebagai asisten pemerintahan se lama pejabat definitif belum di lantik. Jabatan definitif Anacleto adalah kabag pemerintahan, sedangkan sebagai asisten pemerintahan hanya sebagai pe laksana tugas.

Dengan ditunjuknya Anacleto sebagai Plt. asisten pe me rintahan, maka sudah ada dua ja batan asisten yang dijabat Plt. Previously, Kabag Umum RR. Nanin Oktaviantie juga di tunjuk sebagai Plt. general administration assistant. Asisten administrasi umum kosong sejak Slamet Kariyono dilantik sebagai sekkab menggantikan Sukandi. Saat ini tinggal satu jabatan asisten yang dipegang pejabat definitif, yakni asisten pembangunan dan kesra yang dijabat Suhartoyo.

Dua lainnya di jabat pejabat pelaksana. Jabatan asisten pembangunan dan kesra tidak lama lagi juga akan kosong jika tidak langsung diisi pejabat definitif. Because, Su hartoyo masuk masa purna tugas Agustus mendatang. So, Suhartoyo sebagai asisten pembangunan dan kesra tinggal empat bulan. Dalam dua tahun terakhir, Pemkab Banyuwangi kesulitan mengisi sejumlah jabatan kosong.

The cause, Banyuwangi mendapat kebijakan moratorium pengangkatan calon pegawai negeri sipil (civil servant). Moratorium pengangkatan CPNS itu berdampak pada sejumlah kekosongan jabatan eselon, mulai eselon IV hingga II. Bupati Anas memilih tidak mengisi sejumlah jabatan karena khawatir mengganggu pelayanan karena krisis PNS. (radar)