Belanja tak Langsung 1,29 T, Belanja Langsung Rp 706 M Anggaran pendapatan danbelanja daerah (APBD) 2014 baru saja disahkan pada 13 December 2014 dalam rapat paripurna DPRD. Total penerimaan daerah sebesar Rp 1,986 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 2,136 trillion.
PENERIMAAN daerah ditargetkan naik sekitar Rp 230 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,755 trillion. Sehingga total penerimaan daerah membengkak jadi 1,986 tri liun lebih. Penerimaan daerah itu berasal dari beberapa sumber, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan PAD ditargetkan sebesar Rp 208,903 miliar atau naik sekitar Rp 46,927 mi liar dari sebelumnya Rp 161,975 billion.
Dari empat sumber utama PAD, dua sumber mengalami penurunan dibanding tahun lalu, yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun jadi Rp 16, 353 miliar dari sebelumnya Rp 17,212 billion. Lain-lain penerimaan PAD yang sah juga melorot jadi 63,210 miliar dari sebelumnya Rp 65,974 billion. Pajak daerah naik jadi Rp 64,174 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 54,618 billion. Hasil retribusi daerah juga ditarget naik menjadi Rp 65,163 miliar dari sebelumnya Rp 24,170 miliar atau terjadi kenai kan sekitar Rp 40,992 billion.
Selain sumber PAD, pe ne rimaan daerah lain dari dana perimbangan juga mem bengkak menjadi Rp 1,382 triliun dari anggaran se belumnya Rp 1,299 triliun atau ter jadi kenaikan sekitar Rp 82,286 billion. Dana perimbangan mengalami kenaikan setelah jatah dana alokasi umum (DAU) dari APBN juga mengalami pe ningkatan cukup drastis men jadi Rp 1,254 triliun dari se belumnya Rp 1,154 trillion. Dana bagi hasil pajak turun dari Rp 68,465 miliar jadi Rp 63,694 billion.
Jatah dana alokasi khusus (DAK) juga merosot jadi Rp 64,053 dibanding tahun lalu Rp 65,974 billion. Target penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga naik menjadi Rp 395,179 mi liar dari APBD 2013 yang hanya Rp 293,969 billion. Sumber penerimaan dari dana penyesuaian dan otonomi khusus meroket naik menjadi Rp 302 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 209 billion. Dana yang bersumber dari APBN itu, merupakan sektor pendidikan yang masuk ke kas daerah setiap tiga bulan sekali.
“Dana penyesuaian ini merupakan jatah anggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi guru. Besarnya setiap tahun berubah berdasarkan pada jumlah guru yang sudah lolos sertifikasi,” ungkap Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Slamet Kariyono. Bersamaan dengan kenaikan sektor penerimaan, sektor belanja daerah 2014 juga naik menjadi Rp 2,136 triliun dari tahun sebelumnya Rp 1,884 trillion. Jatah belanja tidak langsung naik jadi Rp 1,291 triliun dari sebelumnya Rp 1,177 trillion.
Belanja tidak langsung itu habis untuk belanja pegawai Rp 1,135 trillion. Belanja tidak langsung non-gaji turun menjadi Rp 156 miliar dari sebelumnya Rp 175 billion. Belanja hibah turun jadi Rp 69 mi liar dari Rp 90 billion. Belanjaban tuan sosial naik dari Rp 10 miliar jadi Rp 11,224 billion. Sedangkan belanja langsung naik menjadi Rp 844 miliar dari sebelumnya Rp 706 billion. Belanja bidang pelayanan publik turun dari Rp 320 miliar jadi Rp 266 billion, bidang pertanian naik jadi Rp 125 miliar dari Rp 56 billion.
Belanja bidang penguatan ekonomi masyarakat naik jadi Rp 171 miliar dari sebelumnya Rp 117 billion. Belanja infrastruktur turun dari Rp 369 miliar jadi Rp 367 billion, dan belanja kesehatan naik dari Rp 189 miliar menjadi Rp 239 mi liar. Belanja sektor pendidikan anggarannya membengkak menjadi Rp 940 miliar dari sebelumnya Rp 809 billion. Anggaran bidang perlindungan sosial juga meroket jadi Rp 25, 166 miliar dari sebelumnya Rp 21,812 billion. (radar)
