BANYUWANGI-Rencana pembangunan kantor baru Pemkab Banyuwangi tampaknya benarbenar menjadi topik hangat dalam pengesahan raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013. Until o'clock 18.00 last night (19/12), pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi masih alot.
Whereas before, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banyuwangi telah mengestimasi bahwa rapat paripurna pengesahan APBD dapat dilakukan tadi malam. Interesting, internal dewan tidak satu suara dalam menanggapi rencana pembangunan gedung senilai Rp 35 miliar tersebut. Ada fraksi yang mendukung, dan ada pula yang dengan tegas menolak. However, ada juga yang setuju tapi dengan syarat anggaran diturunkan menjadi Rp 25 billion.
Nominal itu sesuai dengan yang dianggarkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disetujui DPRD Salah satu yang mendukung mega proyek itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Alasan nya, argumentasi yang disampaikan Sekretaris Kabupaten (district secretary) Slamet Kar yono dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembangunan kantor baru pemkab itu cukup rasional. Sekretaris F-PDIP, Made Cahyana Negara mengatakan, berdasar penjelasan sekkab dan sejumlah pejabat SKPD, pembangunan kantor pemkab yang direncanakan tiga lantai itu bisa meningkatkan kualitas pe layanan kepada masyarakat.
Besides that, gedung baru itu akan lebih efi sien terkait biaya pe rawatan. Even, gedung baru itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena kantor lama yang ditinggalkan beberapa satuan kerja (satker) akan disewakan. “Posisi kami mendukung. Menurut kami, dana Rp 35 miliar itu sudah matang,” ujar politisi asal Desa Ketapang, ecamatan Kalipuro, itu siang kemarin. Berbeda dengan F-PDIP, dua fraksi lain baru bersedia menyetujui usul eksekutif pembangunan kantor pemkab asalkan anggarannya diturunkan. Dua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU) dan Fraksi Per satuan Amanat Republik Nu santara (F-Peran).
Ketua F-PKNU, Achmad Turmudzi mengatakan, pihaknya berharap anggaran pembangunan gedung pemkab dikurangi menjadi Rp 25 billion. “Kita sepakat ka lau pembangunan kantor baru pemkab tersebut demi peningkatan kualitas pelayanan ke pada masyarakat. But, kami berharap anggarannya di turunkan. Sisanya untuk keperluan yang langsung menyasar kebutuhan rakyat," he explained. Meanwhile, Sekretaris F-Peran, Eko Susilo Nurhidayat menurutkan, pihaknya sepakat pembangunan gedung baru pemkab dianggarkan sebesar Rp 25 billion. "So, sisa anggaran Rp 10 miliar itu bisa di gunakan untuk kepentingan publik, mulai perbaikan jalan, pen didikan, health, dan lain-lain yang perlu segera dicover,he said.
Meanwhile, Fraksi Partai Demokrat tetap pada pendiriannya, yaitu menolak pembangunan gedung baru Pemkab Banyuwangi tersebut. “Posisi kita tetap menolak. Menurut kami, kantor pemkab yang sekarang masih layak. Peningkatan pelayanan masih bisa didorong tanpa harus membangun gedung baru,” kata Ketua FPD, Handoko. Nah, perbedaan pandangan fraksi-fraksi itulah yang diduga mengakibatkan pembahasan APBD berlangsung alot. However, informasi dari sumber kuat koran ini, rapat paripurna pengesahan APBD 2013 akan tetap dilaksanakan Rabu malam (19/12) sesuai agenda yang dijadwalkan Banmus DPRD. (radar)
