BANYUWANGI – Perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemkab Banyuwangi. Seolah ingin mengulang prestasi tahun lalu, yakni saat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Banyuwangi year 2013 mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), kali ini pemkab menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (CPC) RI dan Bank Jatim tentang akses data transaksi rekening secara online.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat mengatakan, kesepakatan bersama itu bertujuan memberi keleluasaan kepada BPK pusat. BPK akan leluasa mengakses data transaksi keuangan (cash flow) district government, khususnya di Bank Jatim, by online. Thus, BPK sebagai pengawas internal pengelolaan keuangan daerah bisa mengakses data keuangan pemkab secara real time di mana pun.
“Melalui internet/ VPN, BPK bisa melakukan pemeriksaan langsung dari Jakarta tanpa perlu hadir secara fisik di Banyuwangi," he said. Djajat menambahkan, pemberian akses kepada BPK itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Itu akan memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukan BPK atas transaksi keuangan Pemkab Banyuwangi.
“Dengan ini (pengawasan secara online) BPK dapat memantau dan mengakses seluruh pergerakan dan transaksi yang terjadi di rekening milik Pemkab Banyuwangi di Bank Jatim. Bila ditemukan kejanggalan, kita bisa langsung di-warning BPK,” ujar Djajat. Lewat kerja sama itu, kata Djajat, prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan tercapai.
“Efektivitas dalam arti menghemat waktu dan bi aya pemeriksaan. Besides that, transaksi keuangan pemkab tiap saat bisa diawasi mengikuti prinsip akuntabilitas," he said. Previously, start year 2012 Pemkab Banyuwangi telah me lakukan kerja sama dengan BPK Provinsi Jatim masalah e-audit laporan keuangan. E-audit itu diterapkan pada seluruh laporan keuangan mulai pe rencanaan hingga laporan akhir. (radar)
