IMAGE – Rencana Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan, Communication, dan Informasi (Dishubkominfo) yang akan melakukan penertiban radio komunitas (cancer), menuai protes pengelola rakom.
Ketua Paguyuban Radio Komunitas Banyuwangi (Paradis Wangi), Heri Wijatmiko, mengatakan banyaknya rakom itu sebenarnya menunjukkan keteledoran pemerintah dalam menangani radio. “Pemerintah sebenarnya yang teledor, harus tahu kenapa sampai menjamur,He said.
Menurut Heri, pemerintah tidak bisa seenaknya menutup studio radio. Because, kelangsungan radio di masyarakat itu melibatkan kegiatan dan biaya yang ditanggung warga. “Kalau ditertibkan monggo, tapi kalau ditutup dan dilarang ya tunggu dulu. Ini masyarakat kecil," he said.
Heri menegaskan, prinsipnya mendukung penertiban itu. But, pihaknya meminta penertiban yang dilakukan harus dilakukan dengan cara yang halus dengan melibatkan pemerintah lokal, agar peran pemerintah desa dengan keberadaan rakom bisa saling koordinasi.
“Monggo pelan-pelan tapi pasti, Dishubkominfo setidaknya bisa berkirim surat ke pemerintah desa," he said. Jika masyarakat akan mendirikan radio komunitas, pemerintah bisa langsung melakukan pembinaan. So that, perjalanan rakom bisa diawasi dengan baik.
“Minimal mereka tahu di desa ada berapa radio. Kalau tidak pernah melakukan pembinaan tiba-tiba penertiban, ya nanti dulu," he said. (radar)
