Permintaan DPRD pada Eksekutif
BANYUWANGI – Menyusul kesepakatan eksekutif dan legislatif menaikkan tarif parkir berlangganan, DPRD meminta eksekutif segera memasang papan larangan memberi dan menerima uang parkir di seluruh area parkir tepi jalan umum di Banyuwangi.
Papan larangan tersebut dinilai mendesak untuk melindungi masyarakat dari praktik pungutan liar. As known, eksekutif dan legislatif telah sepakat mempertahankan skema penarikan retribusi parkir secara tahunan alias parkir berlangganan.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Finalisasi rancangan peraturan daerah (draft bylaw) retribusi jasa umum, last thursday (7/9). Setelah finalisasi, DPRD Banyuwangi mengesahkan raperda tersebut pada rapat paripurna Rabu pekan lalu (13/9).
Chairman of the Special Committee (Special Committee) Raperda Retribusi Jasa Umum DPRD, Basir Khadim, mengatakan lantaran penarikan retribusi parkir dilakukan secara berlangganan, maka masyarakat yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum tidak perlu membayar lagi kepada jukir (parking officers. Red).
“Jukir dilarang menarik uang parkir. Masyarakat juga tidak perlu membayar uang parkir kepada jukir,” he said yesterday (18/9). Therefore, kata Basir, pemkab perlu memasang papan larangan meminta dan memberi uang parkir di sepanjang tepi jalan umum di Banyuwangi.
“ini penting untuk menghindari pungutan liar,” he said. Basir me-warning eksekutif agar membayar honor jukir, khususnya jukir yang bekerja delapan jam sehari, minimal sama dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK), yakni sebesar Rp 1,73 million per month.
“Sehingga unsur keadilan tercapai. Kalau upah jukir jauh di bawah UMK, kasihan. Tetapi kalau upah mereka sudah setara dengan UMK dan masih nekat melakukan pungli, ya harus ditindak tegas,” kata politikus PPP tersebut.
Meanwhile, infomasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, honor jukir di Banyuwangi saat ini tidak sampai Rp 1 million per person per month. “Tidak sampai sejuta, But,” ujar salah satu jukir yang enggan namanya dikorankan.
But honey, pihak eksekutlf belum bisa dikonfirmasi terkait permintaan DPRD tersebut. Panggilan telepon yang dilayangkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi kepada Sekretaris Dinas Perhubungan (Transportation Agency), Agus Suharto, pukul 15×50 kemarin tidak diangkat. (radar)
