Area (RAPBD) 2015 on Friday (21/11). Rangkaian pembahasan selanjutnya dilakukan melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (COULD) fraksi terhadap RAPBD 2015 Monday (24/11). Sehari berselang, tepatnya Selasa (25/11), giliran eksekutif menyampaikan penjelasan atas PU fraksi tersebut. Mekanisme selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir (PA) fraksi.
Masing-masing fraksi menyampaikan PA melalui rapat paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (26/11). Tidak berhenti sampai disitu, rapat-rapat pembahasan RAPBD 2015 antara eksekutif dan legislatif terus dilakukan. Until finally, APBD 2015 berhasil disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada Jumat lalu (28/11). Until yesterday (1/12), APBD 2015 masih dalam tahap verifikasi gubernur. Komposisi pendapatan daerah pada APBD 2015 mencapai Rp 2,264 triliun lebih.
On the other hand, belanja daerah pada tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 2,375 billion. Dari komposisi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, terjadi devisit anggaran sebesar Rp 110,484 billion. Devisit anggaran tersebut berhasil ditutup dengan pembiayaan daerah. Postur pembiayaan daerah di tahun 2015 itu terdiri dari penerimaan pembiayaan yang notabene merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2014, yakni mencapai R 110,484 billion.
Pengeluaran pembiayaan daerah di tahun 2015 diproyeksi kosong. In the APBD 2015, penerimaan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 248,686 billion, dana pertimbangan sejumlah Rp 1,469 trillion, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 546,628 billion. Pajak daerah ditarget penyumbang PAD sebesar Rp 77,072 billion. Penyumbang PAD lain adalah retribusi daerah sebesar Rp 23,971 billion, dan hasil pengelolaan ke- kayaan daerah yang dipisahkan menyumbang PAD sejumlah Rp 15,463 billion.
Besides that, sumber lain-lain PAD menyumbang sebesar Rp 132,179 miliar Sumber lain pendapatan daerah, yakni dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp 129, 134 miliar dana alokasi dana umum (DAU) reach 1,288 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) sejumlah Rp 51,561 billion. Pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp 2,474 miliar dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar 123,164 miliar dan dana penyesuaian otonomi khusus sejumlah 420,989 billion.
Dalam sambutannya pada rapat paripurna pengesahan APBD 2015, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui pembahasan bersama DPRD, postur APBD 2015 dapat mengakomodasi kepentingan rakyat Banyuwangi. “Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran membangun dalam pembahasan APBD 2015 this,” he explained. Bupati Anas mengakui pada tahun 2015 pihaknya ingin meningkatkan target pengurangan disparitas wilayah di Banyuwangi. Salah satunya dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan berbasis desa.
“Therefore, on 2015 alokasi dana APBD ke desa meningkat menjadi Rp 500 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar Rp 250 million to Rp 300 Million, he said. Selain meningkatkan alokasi dana ke desa, pemkab juga membangun sistem keuangan dan pengawasan berbasis online. Pembangunan sistem keuangan dan pengawasan dewa itu dilakukan dengan program e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System Radar/sambung)
