Rekomendasi itu, diantaranya, pimpinan DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi terkait kebijakan darurat progresif dalam hak Relokasi maupun normalisasi aliran sungai, perbaikan maupun pengadaan infrastruktur dengan dasar kedaruratan.
Selain itu kata Ruli sapaan akrab Ruliyono pihaknya meminta kepada bupati Banyuwangi agar dua perkebunan swasta yang tidak memiliki izin alih komoditas agar diberikan punishment.
“Bupati Banyuwangi untuk memberikan punishment dua perkebunan swasta yang tidak memiliki izin komoditas wajib mengembalikan ke perizinan semula,” tegas Ruli.
Sedangkan untuk perkebunan dibawah naungan PTPN XII, yakni PT Perkebunan Jatirono, Kebun Kalikempit, dan Kebun Kali Sepanjang wajib mengembalikan kebijakan tanaman, yakni komoditas tanaman keras atau tanaman yang memiliki daya tangkal banjir dan tanah longsor.
“Bupati Banyuwangi hendaknya mengevaluasi ulang perizinan anak perusahaan PTPN XII maupun kebun swasta. Perizinannya harus memperhatikan kontur tanah dan liabilitas tanah, ini demi keselamatan masyarakat luar," he explained.
