BANYUWANGI – Banyuwangi dengan seribu titik Wifi telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Next, sebagai tindak lanjut, sebentar lagi data setiap desa dan kelurahan se-Banyuwangi akan bisa diakses langsung oleh pemakai dunia maya. later, profil setiap data sebuah desa atau kelurahan, seperti potensi desa, statistik keluarga akan langsung bisa dilihat melalui internet. Didahului melalui program one stop servis, pelayanan untuk masyarakat bisa dilakukan di tingkat kecamatan saja.
Untuk mempersiapkan sumber daya manusia pada setiap desa dan kelurahan se-Banyuwangi, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa (BPMPD) Banyuwangi mengadakan pelatihan bagi sekretaris desa (sekdes) dan operator untuk program profi l desa online ini. Berlangsung di aula BPM-PD Banyuwangi, jalan Adi Sucipto 53 Banyuwangi, sekdes dan operator dilatih oleh Bapemas provinsi bersama praktisi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. They, para sekdes dan operator diajari cara pendataan sekaligus pengentrian data.
Mulai potensi yang ada di desa dan kelurahan, tingkat perkembangan, profil desa hingga data statistik keluarga. Acara pelatihan ini dilaksanakan sejak kemarin (12/11) until 18 next November. Selama enam hari tersebut, setiap harinya 36 until 37 desa dan kelurahan bergantian mengikuti pelatihan ini. Mereka langsung bisa praktik mengupdate data hingga paham betul. Termasuk menangani permasalahan macet data saat mengentri atau error. Kepala BPMPD Banyuwangi, Peny Handayani menuturkan, semua sekdes dan operator desa dan kelurahan harus melek teknologi, tidak boleh gaptek.
Karena di era saat ini perkembangan dan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan internet merupakan sebuah kebutuhan. “Di pelatihan ini, sekdes maupun operator harus bisa mengoperasikan perangkat yang telah disediakan, hingga bisa. Termasuk menangani jika ada masalah,” ujar Peny. Do not let, hanya bisa mengoperasikan lalu di saat error operator tidak bisa mengatasi.“Sehingga data yang seharusnya ter-update tidak lagi validasi. Apalagi sampai mengganggu pelayanan masyarakat,” imbuh Peny. (radar)
