BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) bagi para calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pembangunan BLK itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (HR) warga yang hendak bekerja di luar negeri. So that, nanti tak ada lagi TKI asal Banyuwangi yang bekerja di sektor informal. Head of Social Service, Labor, and Transmigration (Dinsosnakertrans) Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat says, pembangunan BLK tersebut akan direalisasikan tahun depan.
“Rencananya BLK didirikan di wilayah Muncar. Luas lahan sepuluh hektare (he has) dan mulai direalisasikan tahun 2014,” ujarnya kemarin (3/4). Menurut Syaiful, jumlah warga Banyuwangi yang menjadi TKI mencapai 50 thousand people. Dari sejumlah itu, just about 30 persen yang bekerja di sektor formal. It means, 70 persen TKI asal Banyuwangi bekerja di sektor informal, misalnya sebagai pembantu rumah tangga Untuk menekan jumlah warga yang bekerja menjadi TKI di sektor informal, pemkab berinisiatif mendirikan BLK.
Especially, seperti diketahui, kasus kejahatan yang menimpa para pahlawan devisa tersebut mayoritas menimpa mereka yang bekerja di sektor informal. “Pemkab Banyuwangi menyiapkan BLK untuk meningkatkan kualitas SDM calon TKI, sehingga di tahun 2017, TKI yang dikirim ke luar negeri hanya mereka yang memiliki skill tertentu dan siap bekerja di sektor formal," he explained. Further said, dua negara di wilayah Asia Timur, yakni Taiwan dan Hongkong, menjadi tujuan favorit para TKI asal Bumi Blambangan. “TKI akan tetap ada karena pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan (yang sebanding dengan jumlah kebutuhan masyarakat)," he said.
Besides that, imbuh Syaiful, banyaknya warga yang bekerja sebagai TKI juga diakibatkan disparitas upah yang cukup besar antara di dalam negeri dengan upah di luar negeri. “Upah tenaga kerja di luar negeri lebih besar dibanding upah di dalam negeri. Because of that, banyak warga yang tergiur menjadi TKI,he said. Meanwhile, rencana pembangunan BLK di Muncar itu sejalan dengan pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar saat berkunjung ke Banyuwangi beberapa waktu lalu. Kala itu sang menteri mengatakan bahwa pada tahun 2017, Indonesia hanya akan mengirim TKI yang bekerja di sektor formal. (radar)
