BANYUWANGI – Proses pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) year 2014 belum rampung hingga kemarin (4/11). Nominal pengusulan UMK Banyuwangi kepada Gubernur Jatim Soekarwo kini masih dalam proses penggodokan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Banyuwangi. Beberapa kali rapat digelar, tapi anggota DPK masih belum menemukan angka UMK ideal yang akan diusulkan kepada Gubernur.
Angka usulan UMK masih menjadi perdebatan sengit antara perwakilan serikat pekerja dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banyuwangi. Pihak perwakilan serikat pekerja dan Apindo belum menemukan angka ideal yang sama- sama menguntungkan kedua bela pihak. “Angkanya masih dalam penggodokan dan kajian DPK,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Labor, and Transmigration (Dinsosnakertrans) Banyuwangi, Syaiful Alam Sudjarat.
Meski belum sepakat terkait angka, Kadinsosnakertrans Syaiful Alam menargetkan usulan UMK sudah menjadi keputusan DPK sebelum 21 November 2013 Saat ini masing-masing anggota DPK sedang melakukan kajian bersama untuk memutus kan angka usulan yang bisa dilaksanakan. Alam berharap, usulan UMK yang ditetapkan bersama perwakilan serikat pekerja dan perwakilan Apindo dalam DPK bisa dilaksanakan. Prinsipnya, usulan UMK yang baru itu dapat menguntungkan para pekerja dan dunia usaha.
“Pekerja untung dan dunia usaha juga untung,"hope". Setelah angka usulan UMK di sepakati semua anggota DPK, said Nature, selanjutnya akan dikirim kepada Bupati Banyuwangi untuk mendapat rekomendasi. Keputusan UMK yang ditetapkan DPK itu akan direkomendasi Bupati Banyuwangi pada Gubernur Jatim untuk ditetapkan menjadi UMK tahun 2014 coming. Setelah UMK baru ditetapkan, selanjutnya ada kesempatan masa sanggah. Masa sanggah itu digunakan perusahaan untuk mengajukan penundaan pembayaran UMK bagi perusahaan yang merasa tidak mampu.“Setelah usulan UMK dapat rekomendasi bupati, baru kita sampaikan ke masyarakat,” tambah Alam. (radar)
