BANYUWANGI – In the year 2017 this, Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengucur ke 189 desa yang bersumber dari APBD mencapai Rp 148,6, billion. Sedangkan dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Budget) of Rp 172 billion more.
Bupati Abdullah Azwar Anas minta desa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan rakyat dengan bersinergi dengan berbagai program Pemkab Banyuwangi. ADD pada tahun 2017 ini naik drastis hingga 79 persen dari jumlah ADD tahun 2016 yang hanya Rp 83 billion.
“Sehingga total Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang akan masuk ke seluruh desa di Banyuwangi mencapai Rp 320,8 miliar pada tahun 2017 this. Program-program yang ada di desa, kami minta agar menyesuaikan dengan program pemkab agar progress pembangunan di Banyuwangi lebih cepat,” jelas Anas.
Anas juga berharap seluruh desa bisa memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa-desa. Therefore, pemkab Banyuwangi telah mengeluarkan imbauan kepada para kepala desa untuk melaksanakan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017.
Tasks executor (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Zen Kostolani mengatakan imbauan ini ditujukan agar penggunaan alokasi dana desa (ADD) dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah kabupaten seperti pengentasan kemiskinan, Smart Kampung dan transparansi pengelolaan anggaran desa.
“Kami telah mengeluarkan surat imbauan, there is 10 program prioritas yang diharapkan bisa diikuti oleh para kepala desa,” kata Zen. Semua desa diimbau untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik di desa misalnya dengan memberikan ruang pelayanan yang nyaman bagi warga, melengkapi ruang pelayanan dengan CCTV dan papan informasi.
CCTV ini nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi di Pemkab Banyuwangi sehingga aktivitas kegiatan pelayanan di Desa dapat ter- pantau dari mana pun. “CCTV ini bukanlah sekadar formalitas saja atau supaya kantor desa terlihat keren. Tapi lewat CCTV kegiatan pelayanan di desa bisa dipantau dari mana pun, Kepala Desa tidak perlu ada di kantor seharian untuk melihat apakah proses pelayanan desa berjalan dengan lancar,” kata Zen. (radar)
