Untuk Mendorong Kredit Mikro UMKM
BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi Berencana mendirikan PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Bumi Blambangan. Pendirian lebaga keuangan tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mendorong penyalunran kredit mikro kepada masyarakat semakin optimal. Sebelum pendirian BPR Syariah di lakukan, pemerintah kini tengah membahas produk hukum yang bakal menjadi landasan hukum pembentukan PT. BPR Syariah tersebut.
Tahap awal pembentukan peraturan tersebut pun telah dilalui, yakni melalui rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bukti atas diajukannya raperda pendirian PT BPR Syariah dalam paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD, Ismoko, tersebut diselenggarakan di kantor DPRD Banyuwangi, yesterday (9/3). Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan pembentukan BPR Syariah diharapkan mampu menaikkan derajat perekonomian masyarakat Banyuwangi.
“Dengan pendirian PT BPR Syariah ini, intervensi daerah untuk mendorong kredit mikro bisa tumbuh optimal,” he said. It says, modal dasar PT BPR Syariaah tersebut sebesar Rp 2 Miliar yang terbagi dalam 20 ribu lembar saham. It means, masing-masing lembar saham senilai Rp 100 thousand. Dari modal dasar sebesar Rp 2 miliar tersebut, 99 persen di antaranya alias Rp 1,98 miliar merupakan modal pemerintah. Sedangkan satu persen sisanya, i.e. Rp 20 juta merupakan modal pihak ketiga. Confirmed after attending the plenary meeting, Regent Anas said, rencana mendirikan PT BPR Syariah didasari sejumlah pertimbangan.
Beberapa pertimbangan tersebut antara lain, pertumbuhan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di kabupaten berjuluk Sun rise of java ini luar biasa pesat. Besides that, penyaluran kredit perbankan di Bumi Blambangan pada tahun 2014 mencapai Rp 13 triliun lebih. Not only that, berdasar data Bank Indonesia (BI), said Anas, kredit produktif di Banyuwangi mencapai 70 percent, sedangkan kredit yang digunakan untuk keperluan bersifat konsumtif hanya sekitar 20 percent.
Dari sini maka, duit pemkab kan banyak. Selama ini duit pemkab kita titipkan di perbankan untuk mendorong perkreditan. Kita ingin mempercepat pembangunan di Banyuwangi dengan keterlibalan pemkab dalam pendirian bank,” he said. Dengan berdirinya PT BPR Syariah, Anas added, pemkab ingin menarik dana masyarakat di desa-desa yang selama ini tidak masuk ke bank konvensional. “The main thing is, dengan BPR Syariah ini intervensi daerah untuk mendorong kredit mikro bisa tumbuh lebih optimal,” he said.
Anas menggambarkan, berdasar pengalaman BPR Jatim, kredit bermasalah alias not performing loan (NPL) di sektor kredit mikro sebesar nol persen. It means, kredit mikro yang disalurkan BPR Jatim seluruhnya dapat dilunasi nasabah. “Kredit mikronya tidak ada yang tidak dilunasi,” he explained.
As known, pelaku usaha mikro, small, and secondary (UMKM) maupun industri kecil dan menengah (SMEs) kerap kali mengalami kendala kesulitan modal. even though, sektor tersebut cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dengan kemudahan akses permodalan, sektor UMKM dan IKM di Bumi Blambangan diharapkan terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,(radar)
