BANYUWANGI – Pupuk urea benar-benar langka di pasaran. Beberapa kios yang biasa menyediakan pupuk di Bumi Blambangan sudah lama tidak menyediakan bahan penyubur tanaman tersebut. Kelangkaan pupuk di tingkat kios itu dibuktikan dengan hasil kunjungan mendadak (sidak) yang dilaksanakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertahutbun) Banyuwangi kemarin (26/6).
Dari sejumlah kios yang didatangi secara acak di Kecamatan Banyuwangi, Rogojampi, Singojuruh, Sempu, Genteng, dan Tegalsari, hampir semua kompak menyebut pupuk urea tidak tersedia. Dispertahutbun yang menurunkan tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) itu juga menemukan, hampir semua kios yang didatangi tidak memiliki stok urea. Kalaupun ada, jumlahnya tidak seberapa dan sudah terjual. Kios mengaku, pengiriman pupuk urea tidak teratur.
Kalaupun ada kiriman, pupuk urea itu langsung ludes diburu petani. Tidak sampai sehari, dalam tempo hitungan jam saja, pupuk tersebut habis diborong. Bahkan, ada juga kios yang mengaku kekosongan stok pupuk urea. Itu berlangsung bervariasi sejak dua hingga tiga pekan lalu. Tidak hanya hilangnya keberadaan pupuk urea yang menjadi perhatian tim.menyelidiki indikasi kemungkinan penyimpangan, sidak juga memeriksa dokumen dan nota penjualan kios.
Ini dilakukan sebagai kroscek dan memastikan, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tersebut telah tepat sasaran. Kepala Dispertahutbun Banyuwangi, Ikrori Hudanto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan usul tambahan pupuk bersubsidi kepada pusat lewat APBN perubahan. Penyebab pupuk urea ludes adalah akibat permintaan lebih tinggi dibandingkan alokasi. Penambahan usulan stok pupuk urea juga berlaku bagi jenis pupuk lainnya.
Selain berharap alokasi usulan pupuk disetujui, Ikrori juga sudah melakukan antisipasi untuk mengatasi masalah pupuk. Di antaranya, dengan relokasi waktu dan alokasi pupuk maju dari jadwal semestinya. “Jadi kuota pupuk bulan akan datang ditarik menjadi sekarang,” katanya. Selebihnya, jajarannya akan kembali mengingatkan petani untuk mempergunakan pola pemupukan berimbang. Selain itu, Dispertahutbun dan tim KP3 bersama legislatif akan bekerja sama mengawasi distribusi pupuk dan penggunaannya di lapangan. (radar)
