Bantu Penguatan Reformasi Birokrasi
TOKYO – Pertemuan High Level Forum Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative Governance in Asia (Leding) di Tokyo, Jepang dimanfaatkan Bupati Abdullah Azwar Anas untuk menjajaki kerja sama global dengan beberapa negara.
Jepang menjadi target utama lobi Anas untuk menjalin kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi. Dalam forum yang digelar Japan International Cooperation Agency (JICA) dan The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) the, Anas menangkap beberapa peluang yang ditawarkan Jepang kepada Indonesia.
”Jepang berminat membantu daerah-daerah di Indonesia terkait penguatan kapasitas birokrasi. Selama ini Jepang banyak bantu Indonesia di bidang infrastruktur, sekarang mulai berminat bantu di reformasi birokrasi,” ungkap Anas kemarin (26/4).
Dalam pertemuan yang berlangsung dua hari mulai Selasa hingga Rabu kemarin, Anas mengaku bertemu dengan Presiden GRIPS Akihiko Tanaka dan Wakil Presiden GRIPS Kiyotaka Yokomichi.
Dalam pertemuan khusus itu, Anas menyampaikan beberapa pembenahan yang dilakukan Banyuwangi seperti program Smart Kampung dan tantangan-tantangan ke depan. “Selama ini Banyuwangi didampingi beberapa lembaga luar negeri untuk penguatan birokrasi seperti dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) German. Jika Jepang nanti membantu, tentu akan sangat berarti bagi Banyuwangi,said Anas.
Sekjen Kementerian Desa, Transmigration, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Anwar Sanusi yang ikut dalam forum di Jepang mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu potret keberhasilan dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan yang mendorong peningkatan kepuasan serta kesejahteraan publik.
”Keberhasilan ini salah satunya karena faktor leadership dengan berpijak pada kekuatan dan kearifan potensi lokal. Because of that, GRIPS memilih Banyuwangi sebagai model yang baik,” kata Anwar.
Sanusi mencontohkan, inisiatif Banyuwangi dalam pengelolaan pembangunan desa melalui sisem e-village budgeting dan e-monitoring system. Dalam sistem tersebut, perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem, sehingga tidak bisa ada intervensi program pembangunan di tengah jalan.
Besides that, pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif. ”Banyak pembelajaran dari Banyuwangi seperti pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu ekspansi masif teknologi informasi ke desa- desa juga contoh baik,” ujar Anwar.
Anas added, di Banyuwangi memang dana yang digelontorkan ke desa dari APBD diberi sejumlah ketentuan. Selain untuk program-program yang langsung terasa di publik seperti bedah rumah, Anas juga mewajibkan desa mengalokasikan dana untuk belanja jaringan data.
Sehingga internet masuk kampung, dimanfaatkan warga untuk banyak hal dan sekaligus membantu mempercepat pelayanan publik di kantor desa. “Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber optic, we target 145 desa tersambung fiber optic pertengahan 2018,” tambah Anas. (radar)
