BANYUWANGI – Rencana honor kalangan guru tidak tetap (GTT) yang terdaftar sebagai tenaga honorer kategori dua (K2) naik 100 percent more, terancam batal direalisasikan di APBD 2018. Hal itu dikarenakan terjadi budaya klaim dari lembaga lain yang mengaku lebih eksis di bidang pendidikan.
Kabar batalnya kenaikan honor GTT dan PTT itu, dibenarkan Pimpinan Badan Anggaran DPRD, H.M Joni Subagio SH, MH saat dikonfirmasi. “Tindakan klaim ini tidak elok. Karena usulan ini masih belum definitif masuk APBD,” tegas Joni, Monday (20/11/2017).
Masih kata Joni, Badan Anggaran telah memperjuangkan usulan penambahan anggaran untuk K2 harus memangkas anggaran dari pos-pos SKPD lain untuk menaikan honor dari Rp. 300 ribu menjadi Rp. 750 that thousand. “Usulan untuk K2 ini, melalui perdebatan dengan eksekutif,” ungkap Politisi PKB yang akrab disapa Abah Joni tersebut.
Proses pembahasan Rancangan APBD 2018 still ongoing. Persoalan K2 akan ditinjau dari laporan keuangan pemerintah daerah. Apakah masih perlu ditambah atau ditinjau kembali rencana kenaikan honor K2 nanti.
“Kita lihat nanti LK (laporan keuangan) district government,” he added.
Informasi diterima, salah satu organisasi yang eksis di pendidikan sempat mengajukan audensi dengan bupati. Organisasi itu terang-terangan menyampaikan pada karyawan K2 bahwa usulan kenaikan honor dari lembaganya.
