KALIPURO – Rencana melarangan kapal jenis Ianding craf thank (LCT) beroperasi melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai tahun 2017, tampaknya akan berdampak luas pada perusahaan pelayaran yang hanya memiliki armada jenis LCT”.
Pilihan hanya ada satu, yakni mengganti armada kapal jenis LCT menjadi KMP. Jika perusahaan tidak mengganti dengan kapal jenis KMP, maka tidak ada pilihan lain selain menutup perusahaan tersebut.
Jika itu yang terjadi, maka akan ada ratusan karyawan perusahaan pelayaran yang akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Thus, maka jumlah pengangguran di Banyuwangi akan bertambah lebih banyak lagi.
Saat ini di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk satu kapal jenis LCT, yakni LCT jambo V, sudah dua minggu tidak beroperasi karena pemerintah pusat tidak memperpanjang izin operasional kapal itu. Informasi yang diterima koran ini, LCT jambo tidak beroperasi karena izinnya sudah habis.
Meanwhile, proses perpanjangan izin operasi di Kementerian Perhubungan RI tidak kunjung beres. Manager Operasi PT. ASDP Indonesia Fery (IF) Ketapang. Saharuddin Koto, membenarkan tidak beroperasinya kapal LCT jambo itu.
It is just, Saharuddin mengaku tidak tahu persis alasan mengapa LCT jambo itu tidak berlayar. “Informasinya, ada surat yang perlu ditindak lanjuti di Kementerian,” ujar Saharuddin. Clear, kata Saharrudin, dalam jadwal pelayaran sudah tidak ada jadwal untuk LCT jambo.
Berhentinya operasional LCT jambo itu apakah sementara ataukah tetap. Saharuddin tidak bisa memastikan. "Clear, dengan tidak berlayar LCT Jambo itu, jumlah kapal berkurang menjadi 44 kapal dari sebelumnya 45 boat,” he said.
Armada lain yang terancam tidak beroperasi adalah milik PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS). So far, PT. PBS mengoperasikan dua kapal jenis LCT milik Pemkab Banyuwangi. Jika sampai 2017 perusahaan pelayaran Pemkab Banyuwangi itu tidak segera mengganti armadanya, maka perusahaan kita harus tutup dan mem-PHK (employee).
Izin operasional armada kapal milik PT. PBS sudah diperpanjang hingga 2017. It means, in the year 2017 PT. PBS harus mengganti armada kapal dengan jenis KMP. President Director of PT. PBS Wahyudi belum bisa memastikan apakah perusahaan yang dipimpinnya itu akan mengganti armada kapal ataukah tidak.
Definite, he said, sampai saat ini belum ada pembahasan di tingkat direksi untuk membeli kapal baru sebagai pengganti kapal jenis LCT itu. Untuk menentukan kebijakan itu, Wahyudi said, direksi tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi harus menunggu keputusan pemegang saham.
Jika pemegang saham memutuskan mengganti kapal, maka direksi akan melaksanakan. "Until now, pemegang saham belum ada keputusan,” he said. (radar)
