BANYUWANGI – Kondisi ‘’kesehatan’ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Blambangan Banyuwangi tampaknya semakin kritis. Pada tahun anggaran 2013 this, perusahaan milik daerah tersebut tidak mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Not only that, sejumlah karyawan perusahaan itu ternyata juga ada yang belum digaji. The reason, keuangan perusahaan sedang kosong. “Ada beberapa karyawan yang belum dibayar, karena me mang tidak ada uang,” cetus Plt. Direktur PDAU Blambangan, Ir. Kusuma, yesterday (13/12).
Kusuma menyebut, pada tahun anggaran 2013 ini PDAU Blambangan se benarnya ditarget tidak banyak menyumbang PAD. But, karena memang tidak ada dana, maka target itu juga tidak bisa dipenuhi. “PAD target PDAU sebenarnya hanya Rp 15 million," he explained. Sesuai ketentuan, jelas Kusuma, setiap perusahaan milik daerah harus menyumbang ke PAD 55 persen dari laba. In fact, PDAU Blambangan tidak per nah laba. “Hasil usaha digunakan untuk membayar karyawan saja tidak cukup," he said.
Menurut Kusuma, jumlah karyawan di PDAU Blambangan 25 person. Sampai pertengahan Desember 2013 ini yang telah menerima bayaran ha nya sembilan karyawan. "Exist 16 kar yawan, termasuk direktur, yang belum menerima gaji,He said. From 16 karyawan itu, it's clear, 10 karyawan belum menerima gaji selama sebulan, lima karyawan belum gajian dua bulan, dan satu karyawan tidak gajian tiga bulan. “Karyawan yang belum menerima gaji hingga tiga bulan itu, ya saya sendiri,” ujarnya sambil tertawa.
Kusuma menyebut, keuangan perusahaan kosong karena usaha yang dilakukan terus merosot. At the moment, PDAU hanya mengerjakan usaha pengelolaan kebun kelapa dan percetakan. “Kebun kopi di Kalibaru dikerjakan rakyat. Kita sudah minta tolong pemkab agar ikut menyelesaikan, tapi belum beres,he explained. Kusuma mengakui, sumber pemasukan yang besar bagi PDAU selama ini adalah Hotel Wisma Blambangan. But, since 2011 lalu pengelolaan perhotelan oleh Pemkab Banyuwangi dipisah.
“Sudah dua tahun ini Wisma Blambangan dibangun. Itu berarti tidak ada masukan," he said. Kebun kelapa di Desa Kedungrejo, Muncar District, setiap bulan hanya menghasilkan Rp 21 million to Rp 25 million. Uang sebesar ini tidak cukup membayar para karyawan. “Membayar karyawan saja kurang, belum membayar tagihan telepon dan listrik. So, setor ke PAD jelas tidak bisa," he said. (radar)
