BANYUWANGI – Banyuwangi punya tambang emas. Yes, benar-benar punya. Bukan sekadar ditempati perusahaan operator tambang logam mulia itu, yakni PT BSI, tetapi juga memiliki saham di induk perusahaan tersebut.
Pemkab memiliki saham sebanyak 229 juta lembar di PT Merdeka Copper Gold. Harga per lembar saham hingga penutupan pasar bursa pada Jumat lalu (25/1) of Rp 3.220 per lembar. If calculated, total nilai saham yang diperoleh pemkab secara cuma-cuma pada induk perusahaan PT BSI tersebut mencapai Rp 737,38 billion.
Nah, yang terbaru, pemkab bakal segera mendapat keuntungan tambahan dari pengelolaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran tersebut. Mulai bulan depan, PT BSI akan mulai membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi.
Pembayaran pajak PT BSI Bumi Blambangan itu dilakukan setelah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT BSI dari KPP Setiabudi, South Jakarta (Jaksel) ke KPP Pratama Banyuwangi.
Perpindahan NPWP itu merupakan hasil diplomasi cerdas Bupati Abdullah Azwar Anas dengan PT BSI, KPP Pratama Banyuwangi, serta Menteri Keuangan (Minister of Finance) RI Sri Mulyani.
Regent Anas said, perpindahan NPWP PT BSI dari Jakarta ke Banyuwangi tersebut merupakan hasil perjuangan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir.
”Ini berkat doa orang banyak. Tiga tahun kami berjuang keras. Even, dua kali saya tidak menghadiri RUPS (PT Merdeka, Red) karena NPWP PT BSI belum dipindah ke Banyuwangi,” ujarnya ditemui usai ramah tamah dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Gubernur Jatim Soekarwo di Pendapa Sabha Swagata Blambangan Minggu siang (27/1).
Anas said, diplomasi memindah NPWP PT BSI ke Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. according to her, selama ini belum ada daerah lain yang sukses menarik NPWP perusahaan tambang emas ke daerahnya. ”Rata-rata NPWP-nya di pusat," he said.
Begitu NPWP PT BSI dipindah ke Banyuwangi, Anas added, maka kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini akan mendapat sharing pendapatan pajak dari total pajak yang dibayar PT BSI. However, Anas mengaku tidak tahu nominal pasti pajak yang dibayar PT BSI.
”Informasi yang kami terima, pajak yang dibayar PT BSI sekitar Rp 400 miliar sampai Rp 500 billion. So, bisa dihitung berapa sharing yang akan kita dapatkan," he explained.
Still according to Anas, untuk mendapat pendapatan daerah sebesar Rp 50 billion, pemkab mengurus pajak restoran dan rumah makan siang dan malam selama setahun.
"However, dengan diplomasi yang kami lakukan sehingga saham PT BSI berhasil dipindah ke Banyuwangi, maka kita akan dapat tambahan pendapatan daerah yang nilainya bisa mencapai puluhan miliar rupiah," he said.
Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono menjelaskan, proses perpindahan NPWP PT BSI membutuhkan waktu bertahun-tahun. Because, prosesnya memang tidak bisa dipaksakan dan harus menjadi inisiatif sendiri bagi wajib pajak.
Yunus menuturkan, pihaknya belum bisa menghitung pajak dari PT BSI karena belum tahu jumlah ekspornya. Tetapi diperkirakan penambahan pajak dari PT BSI berkisar di angka Rp 440 billion. Hal ini akan berdampak pemasukan untuk pemkab dari bagi hasil.
”Kebijakan dari pemerintah untuk komoditas ekspor memang ada fasilitas kemudahan dengan PPN 0 percent, tapi tetap ada insentif fiskal untuk pemkab,” he added.
Selain PT BSI, ke depan KPP juga membidik PT Industri Kereta Api (Inka) yang akan beroperasi di Banyuwangi. Apalagi rencananya PT Inka akan langsung melakukan ekspor dari Banyuwangi.
”Info dari Inka, mereka membangun pabrik yang ukurannya 3 kali lebih besar dari yang di Madiun, pasti produksinya juga lebih banyak. Potensi pajaknya cukup besar bagi kita," he concluded.
