BANYUWANGI – Ratusan warga Desa Pakel, Licin District, Banyuwangi, mendatangi kantor Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Thursday (8/2/2018). Kedatangan mereka adalah menuntut tanah warisan yang dikelola Perhutani.
Di kantor Perhutani, massa yang jumlahnya sekitar 300 orang melontarkan orasi di depan pintu gerbang. Contents, mereka meminta Perhutani memberikan data sejarah kenapa lahan yang dibuka oleh warga itu bisa menjadi tanah negara. Then, dikelola oleh KPH Perhutani Banyuwangi Barat.
Orasi hanya berlangsung beberapa menit. Perwakilan warga kemudian diterima jajaran KPH Perhutani Banyuwangi Barat.
"The main thing is, kami mewakili warga ingin meminta klarifikasi, kenapa Perhutani bisa mengelola lahan warisan warga. Sejarahnya bagaimana,” kata Abdillah Rafsanjani, koordinator aksi.
Abdillah menjelaskan warga memiliki bukti hak lama atas tanah yang kini dikelola Perhutani. Dari luas sekitar 3000 hectares, Perhutani ikut mengelola lahan tersebut. The rest, around 1180 hektar dikelola oleh perusahaan swasta, PT Bumisari.
“Istilah Perhutani itu baru ada sekitar tahun 1961. even though, warga memiliki bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1929,” jelas pria yang juga Ketua LSM Forum Suara Blambangan ini.
His side, it's clear, sengaja mengikuti prosedur administrasi untuk meminta hak tanah warisan warga tersebut. One of them, meminta kronologis pengelolaan tanah yang dilakukan Perhutani.
“Kami meminta kronologis secara resmi. Jika memang ada kesalahan administrasi, kita bisa meminta lembaga hukum mengusutnya,” he said.
Abdillah menambahkan, jika tanah itu terbukti milik warga, seharusnya ada ganti rugi dari negara.
Meanwhile, Administratur KPH Perhutani Banyuwangi Barat, Aris Indra Supartha menegaskan pihaknya memiliki bukti dokumen lengkap terkait tanah yang diklaim warga tersebut. Pejabat ini menjelaskan, pihaknya hanya berstatus mengelola. Tanah itu, statusnya milik negara di bawah Kementerian Kehutanan.
“Kalau warga memiliki bukti hak lama, kami juga memiliki bukti dokumen lengkap dan valid hingga batas-batasnya. Later, akan kami jawab tertulis permintaan warga,” he said.
PT Bumisari yang mengelola lahan yang diklaim warga, it's clear, tidak ada kaitannya dengan Perhutani. Because, Hak Guna Usaha (HGU) biasanya melibatkan Pemkab bersama BPN.
Klaim lahan ini mencuat setelah warga memiliki bukti kepemilikan lahan warisan berdasarkan surat keterangan berbahasa Belanda dari Bupati Banyuwangi Ahmad Noto Hadi Soeryo tertanggal 11 January 1929.
Versi warga, ketiga leluhurnya, Doelgani, Karso dan Senin mendapatkan izin membuka lahan dari Bupati. Breadth 4000 bahu, setara 3000 hectares. However, sejak kemerdekaan RI tahun 1945, lahan tersebut diserahkan ke Jawatan Kehutanan RI. Now, menjadi Perhutani. even though, tanah itu bukan milik Belanda yang bisa diambilalih pemerintah setelah kemerdekaan.
