Pencairan ADD dan Tunjangan Perangkat Desa
SEMPU – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BPM-PD), Peni Handayani, menolak bahwa pencairan tunjangan perangkat desa terlambat. Menurut Peni, lambat-tidaknya pencairan alokasi dana desa (ADD) dan tunjangan anggaran perangkat desa (TAPD) tergantung pengajuan proposal dari pemerintah desa (village government).
“Kalau dianggap terlambat sebenarnya tidak, masalahnya proposal dari pemdes memang belum masuk,” katanya saat ditemui di sela-sela mendampingi Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, pada jamboree ibu hamil di Puskesmas Sempu Selasa kemarin (1/5).
Peni menuturkan, ADD dan TAPD bisa cair jika ada proposal dari pemdes. Proses pencairan memang harus menunggu semua pemdes mengajukan proposal. “Kalau desa yang satu sudah mengajukan dan desa yang lain belum, tentu hal itu akan berdampak. Because, pencairan harus menunggu semua pemdes mengajukan proposal,"he said.
Apakah sampai sekarang masih ada desa yang belum mengajukan proposal? Menurut Peni, berdasar data yang masuk, semua pemdes sudah mengajukan. Therefore, dapat dipastikan dalam waktu dekat ADD dan TAPD akan segera cair. “Kemungkinan Minggu ini sudah cair,"he said.
Besides that, Peni menjelaskan bahwa 70 persen dana ADD dianggarkan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pembuatan pot bunga, plengsengan, pavingisasi, dan sejumlah kegiatan lain. "Which 30 persen untuk kegiatan pemerintahan desa, misalnya SPJ (surat pertanggungjawaban, Red) dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan,"he said.
Previously reported, para perangkat desa di Kecamatan Singojuruh dan Rogojampi mengeluhkan terlambatnya pencairan TAPD. Therefore, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para perangkat desa terpaksa utang. (radar)
