BANYUWANGI – Saham milik Pemkab Banyuwangi yang ada di tambang emas Gunung Tumpang Pitu nilainya terus meningkat hingga puluhan kali lipat. Hal ini disampaikan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, usai penandatanganan MoU dengan operator tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dalam pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR), di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Thursday (12/4/2018).
“From 229 juta lembar saham PT BSI yang milik Pemkab, nilainya terus meningkat. Dulu hanya Rp 20 billion, kini sudah Rp 580 billion,” kata Anas kepada awak media.
Peningkatan tersebut dinilai cukup fantastis. Terlebih PT BSI masih baru memulai fase produksi.
Dan yang membanggakan, he continued, PT BSI adalah satu-satunya tambang di Indonesia yang sebagian sahamnya milik Pemerintah Daerah. Pemberian saham sebesar 10 persen tersebut merupakan program Golden Share, sehingga keuntungan dari kepemilikan saham bisa langsung masuk ke APBD Banyuwangi.
“Dan tambang emas PT BSI dikelola dengan teknologi ramah lingkungan yang tidak menggunakan merkuri,” Anas concluded.
Meanwhile, Director of PT BSI, Cahyo Seto, mengaku akan terus meningkatkan produktivitas tambang. Therefore, pemasukan untuk APBD dan penyaluran CSR juga akan makin optimal.
“So far, dengan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kami mengalokasikan CSR untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah ring 1,” he said.
Ada empat fokus penyaluran CSR PT BSI. Yakni sektor pendidikan, health, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dalam hal pemberdayaan kita melakukan pendampingan pada peternak, perajin juga peningkatan hasil pertanian melalui metode System Rice Intensification (SRI),” jelas Seto.
Untuk besaran CSR PT BSI yang digelontorkan, masih Seto, nilainya terus bertambah dari tahun ke tahun. Year 2017, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 4 miliar dan ditahun 2018, meningkat menjadi Rp 7 billion. “Dan optimalisasi pemanfaatan akan terus kita tingkatkan,” he concluded.
On the same occasion, Pemkab Banyuwangi juga melakukan MoU dengan sejumlah pihak. Diantaranya dengan Pemkab Hulu Sungai Selatan, South Kalimantan, Pemkot Serang, Forkopimda Bukittinggi, Sumtera Barat dan Cowater Sogema International Inc.
