BANYUWANGI – Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, pada Kamis (14/1) lalu saat mengunjungi Banyuwangi menegaskan bahwa moratorium atau penundaan pengangkatan CPNS masih berlaku.
Dengan kata lain pada tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS baru maupun pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS. Yuddy beralasan jika dana yang dimiliki pemerintah pusat tidak cukup untuk membiayai belanja pegawai baru.
Anggaran belanja pegawai pemerintah pusat saat ini telah melebihi 42 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan di tingkat daerah ada yang justru telah mencapai 80 persen, sehingga perlu dilakukan penghematan.
Dia menegasknn, jika tahun 2016 ini tidak ada rekruitmen CPNS kategori mnum termasuk honorer kategori 2 (K2). “Kita bayangkan saja jiak penghasilan kita biasanya Rp 10 juta tiba-tiba menjadi Rp 5 juta. Tidak mungkin kan kita menambah pembantu, malah mungkin bisa melakukan PHK. Tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan cara yang lebih baik,” ujar Menpan kala itu.
Pengangkatan CPNS, menurut Yuddy, hanya dilakukan secara terbatas di sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Sedangkan untuk yang lainnya masih menanti penataan kepegawaian secara menyeluruh termasuk ketersediaan anggaran untuk menambah pegawai seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat disinggung tentang janji Menpan untuk mengangkat 100.000 tenaga honorer K2 tiap tahunnya, Yuddi mengatakan janji itu bisa dipenuhi jiak pemerintah mampu. Sebab Pemerintah sudah membuat peta jalan rekruitmen sebagai bentuk itikad baik.
“Selain kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, DPR juga tidak menganggarkan. Jadi kita belum bisa melakukan pengingkaran,” ujarnya. Sementara itu, enam hari sebelumnya, sebanyak 1.924 honorer K2 Banyuwangi berkumpul di aula Kampus Universitas PGRI Banyuwangi (Uniba) pada Sabtu (9/1).
Ratusan tenaga honorer dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu menghadiri rapat koordinasi (rakor ) bersama Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I). Dalam rakor tersebut para honorer sempat dijanjikan akan diperjuangkan nasibnya untuk dijadikan CPNS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Banyuwangi, Sih Wahyudi sebelumnya mengatakan, belum ada kejelasan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait masalah kuota CPNS. “Jika belum ada kuota dari pusat kita tidak bisa mengatakan apa-apa, karena jatahnya belum jelas, baik untuk K2 maupun golongan umum,” ujarnya kala itu. (radar)
