BANYUWANGI – Bantuan alokasi dana desa (ADD) yang disediakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 sebesar Rp 30,6 miliar belum terserap maksimal. Hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2014, baru 149
desa dari 189 desa yang sudah merealisasikan pencairan dana bantuan tersebut.Sekitar 40 desa masih mengabaikan proses pencairan dana bantuan tersebut. Saat ini, 40 desa itu masih dalam proses verifi kasi perencanaan pencairan.
“Desa yang belum mencairkan bantuan ADD karena proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desanya (APBDes) molor dan belum tuntas,” ungkap Kabid Pemerintahan Desa BPMPD, Ahmad Faishol. Jumlah bantuan yang diterima desa variatif, berkisar Rp 150 hingga Rp 200 juta. Sesuai Perda Nomor 2 tahun 2006, besaran nilai bantuan yang diterima desa disesuaikan luas wilayah desa, jumlah penduduk, dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Faishol mengungkapkan, 30 persen dana ADD digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa.
Yang 70 persen harus digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. “Termasuk dari 70 persen itu digunakan untuk pemberdayaan infrastruktur desa, lembaga kemasyarakatan,” kata Faishol. Faishol mengatakan, pencairan bantuan ADD molor karena beberapa desa belum merampungkan pembahasan dan pengesahan APBDes. Padahal, APBDes merupakan salah satu syarat yang harus digunakan untuk mengajukan pencairan bantuan ADD di kas daerah.
“Kami harap akhir Agustus semua desa sudah menyelesaikan APBDes, sehingga punya cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan anggaran 2014,” pinta Faishol. Faishol menambahkan, mulai tahun 2015 pemerintah pusat akan mengucurkan dana desa. Selain dari bantuan yang berasal dari APBD, desa juga akan menerima kucuran dana desa dari APBN yang nilainya jauh lebih besar. “Masyarakat kita harapkan ikut mengawasi pelaksanaan ADD. Jika ada indikasi penyimpangan bisa langsung melapor,” harap Faishol. (radar)
