BANYUWANGI – Konsep pengusulan upah minimum kabupaten (UMK) 2014 sebesar Rp 1,27 juta ternyata belum digodok dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK). Konsep angka Rp 1,27 juta itu bukan konsep DPK melainkan konsep sepihak salah seorang anggota DPK, Agus Iskandar. Ketua DPK Banyuwangi, Saiful Alam Sudrajat, melalui Sekretaris DPK Suhartono Fadal memberikan klarifi kasi terkait pengusulan angka Rp 1,27 juta itu kemarin (24/9).
Menurut Suhartono, hingga saat ini DPK Banyuwangi belum membahas dan memutuskan pengusulan UMK 2014. Pengusulan UMK, kata Suhartono, harus melalui beberapa tahap sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan dan penangguhan UMK. Dalam pergub itu, dijelaskan secara detail proses penetapan pengusulan UMK tahun 2014.
Dia menambahkan, proses pembahasan dan penetapan UMK diawali sosialisasi Pergub Nomor 63 Tahun 2013. Sosialisasi pergub itu sudah dilakukan 9 September 2013 lalu. Setelah sosialisasi, tahap berikutnya adalah pembentukan tim survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh DPK. Survei tahap pertama akan dilakukan 26 September dan survei tahap kedua akan dilakukan 7 Oktober 2013.
“Aturan yang baru, survei dilakukan dua tahap. Tahun lalu memang hanya satu tahap,” katanya. Angka pengusulan UMK, lanjut Suhartono, baru akan muncul dalam pembahasan hasil survei 10 hingga 24 Oktober 2013. Dalam rentang waktu 10 hingga 24 Oktober itu akan dibahas beberapa angka pengusulan UMK dasar hasil survei pasar. “Penetapan angka pengusulan UMK dilakukan pada 25 Oktober 2013.
Sampai sekarang, DPK belum pernah membahas tentang angka UMK 2014,” kata Suhartono. Suhartono menegaskan kembali, hingga saat ini DPK belum mengeluarkan angka pengusulan UMK 2014. Angka pengusulan UMK 2014 sebesar Rp 1,27 itu bukan konsep yang dikeluarkan DPK. “Penetapan angka pengusulan UMK akan dilakukan 25 Oktober mendatang. Pembahasannya dilakukan 10 hingga 24 Oktober,” tegasnya. (radar)
