Untuk Gerakkan Pembangunan Desa
BANYUWANGI – Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) 2017 mengalokasikan dana Rp 143 miliar untuk pembangunan 189 village in Banyuwangi. Anggaran daerah itu akan dikucurkan dalam bentuk bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dibagi kepada semua pemerintah desa.
Jatah ADD tahun depan tersebut naik signifikan dibanding alokasi tahun ini. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) induk tahun 2016, Pemkab Banyuwangi menganggarkan ADD sebesar Rp 83 billion. Jumlah tersebut lantas ditambah pada Perubahan APBD 2016 of Rp 10 miliar sehingga total ADD 2016 mencapai Rp 93 billion.
Kabar gembira itu disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas saat bertemu para kepala desa (village head) pada acara Sosialisasi Prona tahun 2017 di kantor Pemkab Banyuwangi kemarin (17/10). “Transfer dana ke desa akan kami tambah dari Rp 93 miliar di tahun 2016 to Rp 143 miliar tahun depan,said Anas.
Anas said, penambahan ADD dilakukan dalam rangka memotong mata rantai birokrasi untuk menangani permasalahan harian rakyat miskin. Because of that, Pemkab Banyuwangi membagikan kewenangan mengatasi persoalan harian tersebut ke tingkat desa dan kecamatan.
Persoalan harian yang dimaksud antara lain, menangani rumah rakyat miskin yang rusak atau tidak layak huni, dan membantu pengobatan rakyat miskin yang sakit ke tingkat desa. Anas added, rakyat tidak boleh dipersulit. Untuk menangani hal-hal kecil, rakyat tidak perlu harus mengurus hingga tingkat kabupaten, cukup di tingkat desa dan kecamatan.
“Mata rantai birokrasi kami putus. Kami bagi kewenangan ke desa dan kecamatan,” kata Anas kepada wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin. Bukan sekadar membagikan kewenangan, Anas mengaku pemkab juga bakal “mengirim” tambahan anggaran ke seluruh desa di Bumi Blambangan ini.
“Kami tidak hanya membagi kewenangan. But, juga mengirimkan uang untuk menggerakkan pembangunan desa," he said. Explained, Pada P-APBD 2016, pemkab telah menambah ADD sebesar Rp 10 billion for 189 village. Next year, pemkab akan kembali kami menambah ADD tersebut menjadi Rp 143 billion.
“Harapan saya, anggaran yang ada bisa mengcover urusan harian rakyat, misalnya rumah rakyat miskin yang rusak, rakyat miskin yang sakit, and others. Jadi untuk urusan harian rakyat bisa langsung ditangani desa,” he added. (radar)
