Hingga Kini Belum Terima Suplai Blangko
BANYUWANGI – Jumlah warga Banyuwangi yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), keep increasing. Hingga April ini, there are approx 50 ribu warga yang tidak memiliki KTP-el atau naik dari akhir tahun 2016 yang tercatat sekitar 39 ribu warga.
Pemkab Banyuwangi tidak bisa berkutik untuk memberikan salah satu hak warga negara itu. Penyebab, karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) tidak mampu menyediakan blangko KTP-el sejak tahun 2016.
Kemendagri menghentikan suplai blangko KTP-el sejak Oktober 2016. Walau Mendagri Tjahyo Kumolo sudah menyampaikan sudah mengirim blangko KTP-el ke daerah namun Pemkab Banyuwangi hingga saat ini belum menerima dan masih menunggu kiriman blangko seperti yang disampaikan mendagri tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Djafri Yusuf mengatakan, berdasar surat Dirjen Kependudukan dan Catat Sipil Kemendagri, stok Blangko e-KTP sudah habis sejak 1 October 2016 then.
Persoalan tersebut tidak hanya melanda Banyuwangi, akan tetapi juga seluruh wilayah di Indonesia. So that, sampai kini hampir semua kabupaten/kota tidak bisa mencetak KTP-el karena blangko tidak ada, termasuk di Banyuwangi.
Sebagai pengganti KTP-el EL belum bisa tercetak tersebut, Dispendukcapil mencetak su- rat keterangan (Grass) pengganti KTP-el, bagi warga yang sudah melakukan perekaman data KTP-el. Suket pengganti KTP-el tersebut dikeluarkan agar kepentingan warga tidak terganggu.
“Surat keterangan pengganti KTP-el sah, dan bisa digunakan untuk kepentingan pemilu, kepentingan transaksi keuangan, kesehatan dan kepentingan lainnya,” terang Djafri. It is just, surat keterangan pengganti KPT-el tersebut berlaku enam bulan.
So that, jika KTP EL belum bisa tercetak, maka pemohon harus datang ke Kantor Dispendukcapil setiap enam bulan untuk perpanjangan suket. “ Jika sudah dicetak, baru surat keterangan pengganti kita tarik,he explained.
Walau pemerintah sudah menegaskan suket itu sebagai pengganti KTP-el, namun fakta di lapangan suket itu kekuatannya tidak sama dengan KTP-el. Banyak instansi pemerintah dan swasta menolak memberikan pelayanan kepada warga dengan alasan tidak memiliki KTP.
Every day, lanjut Dajfri dinasnya memproses antara 100 until 150 permohonan KTP-el. Wajar, jika setiap harinya kantor pelayanan Dispendukcapil selalu dipadati warga yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
“Pengurusannya cepat, dan kami berupaya maksimal. Tapi karena banyaknya warga yang mengurustentu harus antre,He said. Meanwhile, Suwito, 28, salah seorang warga Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo mengaku kecele saat datang ke Kantor Dispendukcapil Banyuwangi.
Dia yang sedianya akan mengambil KTP-el setelah enam bulan sebelumnya melakukan perekaman, namun KTP-el belum jadi dan hanya mendapatkan suket KTP-el. “Datang jauh-jauh dari Tegaldlimo ternyata masih belum bisa dicetak dan hanya diberikan surat pengganti," he concluded. (radar)
