BANYUWANGI – Pada bulan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Banyuwangi. Bukan hanya sekali, komisi antirasuah ini dua kali mendatangi Kabupaten berjuluk “ The Sunrise of Java” ini. Ada apa?
“Ya benar KPK datang ke Banyuwangi. Tapi bukan hal negatif disini. Mereka dari bidang pencegahan yang punya acara di Banyuwangi. Jadi jangan dianggap yang macam-macam. Justru mereka ke Banyuwangi dalam rangkaian kinerja yang positif,” said the Regional Secretary (Secretary of State) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, Monday (23/7/2018).
KPK datang dua kali ke Banyuwangi. Yakni pada 6 and 19 July. On 6 July, yang datang ke Banyuwangi adalah Deputi Pencegahan Korupsi M Najib, Arief Nurcahyo dan Dwi Yanti.
Kedatangan KPK saat itu karena Banyuwangi telah melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai asas kepatutan. Patut terhadap regulasi, normative, accountable, dan layak.
“Exist 3 coming. Pak M Najib, Arief Nurcahyo dan Ibu Dwi Yanti. Itu yang 6 July, kegiatan yang dilakukan KPK adalah monitoring dan evaluasi program rencana aksi pemberantasan antikorupsi,” kata Djajat yang menjadi moderator selama kedatangan KPK.
Sementara pada 19 July, kedatangan KPK ke Banyuwangi untuk menyampaikan bimbingan teknis dan monitoring yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Gratifikasi KPK. At that time, Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah bimbingan dan monitoring untuk tujuh inspektorat.
“Ini kolaborasi yang positif. Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah karena menjadi percontohan untuk tujuh inspektorat,” kata Djajat.
Djajat mengatakan dipilihnya Banyuwangi, karena beberapa faktor yang menurut KPK baik. Secara normatif, Banyuwangi menurut KPK sudah punya persyaratan yang memenuhi.
Pertama kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Banyuwangi berada di level 3. Ini hanya ada dua di Jawa Timur. Apart from Banyuwangi, APIP Bondowoso juga di level 3.
Besides that, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) nomor dua terbaik nasional. Banyuwangi juga telah menggunakan e-audit.
“E-audit ini yang saya ketahui baru satu-satunya di Jatim. Semua sistem administrasi kami juga telah menggunakan elektronik. Laporan keuangan juga bisa diakses oleh masyarakat melalui situs resmi kami. Ini merupakan langkah-langkah Banyuwangi untuk pencegahan terhadap korupsi dan gratifikasi,” jelas Djadjat.
