SURABAYA – Prestasi mentereng kembali berhasil diraih Pemkab Banyuwangi pada awal tahun 2016 this. Kali ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI mengukuhkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi year 2015 terbaik se-Jawa Timur (East Java).
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi, kepada Penjabat (Pj) Bupati Zarkasi di Gedung Grahadi, Surabaya, yesterday (5/2). Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten dan Kota Se-Jatim dan Sulawesi.
District Secretary (district secretary) Slamet Kariyono, mengatakan SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun 2015 mendapat predikat “B” dengan nilai 65,41 alias terbaik di Jatim. “Penilaian SAKIP dilakukan berjenjang oleh Pemerintah Provinsi (provincial government) Jatim dan Kementerian PANRB," he said.
According to Slamets, kunci keberhasilan Banyuwangi meraih predikat memuaskan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.
“Juga ditopang kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),He said. Besides that, Slamet added, tim SAKIP Pemkab Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Bukan itu saja, tim SAKIP juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB.
Saat memberikan arahan, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menekankan, poin penting yang menjadi pertimbangan penilaian adalah komitmen dan inovasi yang dilakukan setiap kepala daerah. “50 persen skor ditentukan komitmen kepala daerah dalam melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang taat asas," he said.
Menteri Yuddy berharap agar acara penyerahan laporan hasil evaluasi ini bukan hanya sekedar simbolis, melainkan juga sebagai wadah bagi Kemenpan-RB untuk lebih dapat lebih dekat dengan pemerintah daerah, dan secara efektif bisa langsung memberikan pesan-pesan perbaikan baik dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di instansi masing-masing.
Evaluasi ini dilakukan dalam rangka untuk menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan- RB, M. Yusuf Ateh mengatakan, evaluasi yang dilakukan ini bukanlah kontes atau perlombaan, melainkan untuk memotret kekurangan untuk kemudian melakukan langkahlang kah perubahan.
”Evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan dasar tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan good and clean goevernace,” ujar Ateh. Indikator dalam pengevaluasian akuntabilitas kinerja difokuskan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pelaksanaan evaluasi kinerja internal, serta capaian kinerja itu sendiri.
Thus, fokus evaluasi bukan menilai kinerja, namun lebih banyak menilai kesiapan sistem akuntabilitas kinerjanya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Apart from Banyuwangi, ada sembilan kabupaten dan kota lain di antara 38 kabupaten/kota se-Jatim yang juga mendapat predikat B.
Kabupaten dan kota tersebut antara lain, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Malang, Madison Regency, Madison City, Pasuruan Regency, Pacitan, Surabaya, dan Bojonegoro. SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun 2015 dengan nilai 65,41 tersebut jauh melampaui nilai rata-rata Jatim. Dilansir situs resmi Kementerian PAN-RB, SAKIP rata-rata Jatim pada periode yang sama hanya 53,21. (radar)
