BANYUWANGI – Berbagai inovasi di bidang pelayanan publik ala Pemkab Banyuwangi kembali menuai apresiasi. Kali ini apresiasi datang dari para legislator tingkat pusat, tepatnya Komisi II DPR RI. Rombongan Komisi II DPR RI tersebut melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik terkait pelayanan publik di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini Selasa sore (27/7).
Dipimpin langsung Ketua Komisi II, HM Lukman Edy, as much 11 anggota dewan asal lintas fraksi tersebut meninjau langsung sejumlah kantor pelayanan publik di Bumi Blambangan. Sebelas anggota DPR RI itu, antara lain Wahidin Halim, Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmaji, Arteria Dahlan, Rahmad Nasution Hamka, Dadang Muchtar, Muhamad Nur Purnama M., dan Azikin Zolthan.
Mereka diterima langsung Bupati Abdullah Azwar Anas di pendapa Sabha Swagata Blambangan. Usai beramah-taman di pendapa, rombongan anggota legislatif tingkat pusat tersebut meninjau sejumlah pelayanan publik, salah satunya di kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM).
Di tempat itu mereka menyempatkan diri melihat langsung alur sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPT-PM, mulai front office unit pelayanan hingga business meeting room yang disediakan untuk investor. Lukman Edy mengatakan,kunjungan spesifik tersebut dilakukan untuk melihat langsung sejumlah inovasi yang telah dibuat Banyuwangi, khususnya layanan publik.
“Kami sering dengar inovasi pelayanan publik di Banyuwangi bagus, untuk itu kami sengaja ke sini melihatn dari dekat pelayanan publik yang sesungguhnya. It turns out, bukan hanya marketing dan promosinya yang bagus, pelayanan publik di Banyuwangi ini benar-benar bagus," he said.
According to Lukman, pelayanan publik yang diterapkan Banyuwangi merupakan inovasi suatu layanan publik yang mampu memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan bagi masyarakat. “Pelayanan publik di Banyuwangi sangat layak menjadi benchmark daerah lain," he said.
Bupati Abdullah Azwar Anas sempat memaparkan proses pengurusan perizinan di hadapan para anggota Komisi II DPR RI tersebut. It says, pihaknya mendesain proses dan regulasi perizinan mampu memberikan iklim yang kondusif bagi investasi.
"Besides that, sistem komputer sudah online ke sistem pengarsipan sehingga orang yang mengurus perizinan tidak menunggu lama. Sistemnya juga online, terhubung dengan dinas lainnya yang mengeluarkan izin-izin prinsip sehingga semuanya sudah connect dan pengurusan lebih cepat dan langsung selesai," he said.
Selain meninjau kantor BPPTPM, rombongan anggota DPR RI ini juga meninjau lounge pelayanan publik kantor Pemkab Banyuwangi. Lounge pelayanan publik itu disediakan khusus bagi para tamu yang datang ke area kantor pemkab.
Di ruang ini, semua tamu bisa mengakses berbagai data yang diperlukan di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Lounge pelayanan publik tersebut merupakan salah satu upaya untuk membudayakan transparansi di lingkungan Pemkab.
“Jadi tidak ada lagi pertemuan-pertemuan rahasia, semuanya bertemu di lounge ini. Semua data Pemkab juga bisa diakses di layar-layar komputer yang di sediakan,Said Anas. Di dalam ruang lounge tersebut memang telah disediakan empat layar komputer besar yang tersambung dengan internet.
Di dalamnya terdapat berbagai data seputar kinerja SKPD maupun laporan APBD juga bisa diakses dengan mudah. Besides that, berbagai program seperti capaian bedah rumah, beasiswa, pelatihan pemuda, hingga hibah bisa dipantau.
Aktivitas di rumah sakit, Public health center, sejumlah pasar, hingga dinas-dinas bisa dipantau melalui CCTV yang tersambung dengan komputer di lounge tersebut. “Ini juga sarana bagi kami untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Di pusat-pusat layanan masyarakat akan terpantau mana saja petugas yang tidak bekerja dengan optimal,” pungkas Anas. (radar)
