PEMKAB Banyuwangi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Musrenbang tahun 2012 telah dilaksanakan pada Selasa, 20 March 2012. Kegiatan itu merupakan forum antar pemangku kepentingan yang langsung atau tidak langsung.
Goal, mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2013, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif sekaligus teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam pendekatan partisipatif, musrenbang merupakan rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berjenjang sejak musrenbang desa/kelurahan pada Januari 2012.
Musrenbang kecamatan pada 15 until 23 February 2012. Dalam pendekatan teknokratis, musrenbang Kabupaten Banyuwangi merupakan lanjutan pembahasan hasil Forum SKPD pada 7–8 Maret 2012. Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2013, Bupati Abdullah Azwar Anas menekankan empat hal penting.
First, mengingatkan kembali garis kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan rencana kegiatan tahun 2013. Pemkab memiliki berbagai dokumen, yaitu Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Plan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, Rencana Strategis (Renstra SKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen tersebut, harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aktivitas yang dibahas dalam musrenbang, sehingga setiap kegiatan yang diprioritaskan dalam pembahasan musrenbang ditimbang kembali keselarasannya dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tersebut.
Second, hasil dan capaian pembangunan daerah tahun 2011, serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi di tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. In the year 2009 decrease, namun pada tahun 2010 until 2011, ekonomi Banyuwangi naik signifi kan. In the year 2010, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 6,05 percent, year 2011 rise to 6,32 percent. Walau masih berada di bawah Jatim, ekonomi Banyuwangi terus tumbuh dengan fundamental yang makin kuat. Terbukti pada tahun 2009, ekonomi Banyuwangi lebih tahan terhadap krisis, dengan dukungan sektor riil.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dari aspek pendidikan, health, dan daya beli mengalami peningkatan. Data sementara BPS, IPM tahun 2011 telah mencatat rekor baru dalam sejarah Banyuwangi, that is 72,9 melampaui rata-rata Jatim sebesar 72,15. Kondisi yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini ditopang meningkatnya indeks pendidikan, yang terdiri dari angka melek huruf (adult literacy rate) dan meningkatnya rata-rata lama sekolah (mean years of schooling). Umur harapan hidup sebagai salah satu aspek penopang meningkat dari 67,0 Becomes 67,8 in the year 2011. Angka kematian ibu (AKI) as big as 82 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2011, berada di bawah kondisi maksimal yang diperkenankan, that is 108 per 100 ribu kelahiran hidup.
Perekonomian Banyuwangi masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi hampir mencapai 50 percent. Therefore, capaian sektor pertanian menjadi indikator utama capaian pembangunan daerah. In the year 2011, komoditas utama pertanian tanaman pangan yang terdiri dari padi, corn, and
kedelai menunjukkan peningkatan signifi kan. Produksi padi pada tahun 2008 as big as 644,8 thousand tons, increased to 717,2 ton tahun 2009. In the year 2011, dengan luas tanam 121,2 thousand hectares, produktivitas padi mencapai 6 ton per hektare, dengan produksi sebesar 720,4 thousand tons. Produksi jagung pada tahun 2011 reach 177,1 thousand tons, dengan produktivitas 59,78 kuintal per hektare. Produksi jagung itu dihasilkan dari sasaran tanam sebesar 31,1 hectare. Produksi kedelai pada tahun 2011 reach 64,4 ribu ton dari sasaran tanam 36 hektare dengan produktivitas 17,78 kuintal per hektare.
Atas keberhasilan peningkatan produksi padi 2009-2010 as big as 9,98 percent, maka penghargaan diberikan kepada Pemkab Banyuwangi sebagai kabupaten yang berhasil meningkatkan produksi padi di atas 5 percent. Dengan kerja keras, harap Bupati Anas, target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 as big as 6,4 persen akan tercapai. “Infl asi pada tingkat 4,6 percent, prosentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 84,1 percent, dengan pertumbuhan PDRB ADHB sebesar Rp 28,23 triliun IPM sebesar 70,24, insya Allah akan kita capai,” tekad Bupati Anas.
Third, diperlukan strategi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan ke depan. Dengan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki, Pemkab bertekad melakukan percepatan dan peningkatan sasaran-sasaran pembangunan daerah tahun 2013. Strategi yang efektif sebagai kunci sukses bagi tahun 2013 adalah menjaga stabilitas makro ekonomi, menjaga kerukunan sosial, meningkatkan efektifi tas manajemen di semua tingkatan pemerintahan,
disertai kerja keras dan kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Kemitraan sangat penting, sebab tidak mungkin hanya pemerintah daerah yang harus memikul beban dan target-target pembangunan daerah tahun 2013, namun harus melibatkan semua pihak.
Hasil capaian pembangunan 2011 akan terus dijaga dan ditingkatkan lebih lanjut. Therefore, agar semua pemangku kepentingan terlibat secara penuh, seperti instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, business world, perguruan tinggi, LSM, PKK, dan Dharma Wanita. Semua stakeholder diarahkan pada penguatan tata pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, meningkatkan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan daerah.
Fourth, dalam rancangan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2013, Pemkab mengangkat tema ”Memantapkan pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Disparitas Wilayah Berbasis Pembangunan Perdesaan”. Tema itu bertujuan memantapkan pertumbuhan ekonomi. Fundamental ekonomi melalui sejumlah instrumen, antara lain peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
However, economic growth, yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, di sisi lain akan menyebabkan ketimpangan antarwilayah. Hal itu disebabkan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk tumbuh meningggalkan wilayah yang lebih rendah kemampuannya.
Therefore, upaya pemantapan pertumbuhan ekonomi tetap dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat baik dalam bidang sosial, economy, dan politik, sehingga dicapai kesejahteraan yang berkeadilan dan disparitas antarwilayah dapat dikurangi. “Keberhasilan pembangunan daerah merupakan akumulasi keberhasilan pembangunan desa. Maka seiring paradigma pembangunan yang lebih memberikan ruang partisipasi masyarakat dan desentralisasi, maka pembangunan perdesaan adalah basis pengurangan disparitas wilayah,” tegasnya.(radar)
