Untuk Tahun Keempat dari BPK RI
SURABAYA – Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kinerja mentereng dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) year 2015. Pemerintah daerah di ujung timur Pulau Jawa ini sukses merengkuh kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (CPC) untuk kali keempat dalam kurun empat tahun terakhir.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banyuwangi dilakukan Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahya Negara di Surabaya kemarin (30/5).
More proud, tahun ini Banyuwangi menjadi satu-satunya di antara 38 kabupaten dan kota se-Jatim yang berhasil memperoleh opini WTP penuh dari BPK. Regent Anas said, pencapaian opini WTP murni dari BPK atas LKPD tahun 2015 merupakan hasil atas komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Satu lagi yang terpenting, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat. Jadi kami sangat setuju langkah yang dilakukan BPK yang mendorong keuangan daerah tidak hanya harus transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Transparansi APBD dan kesejah teraan rakyat adalah satu paket yang yidak bisa dipisah,” ujar Anas saat dihubungi via sambungan telepon.
Anas said, program-program yang menggunakan uang rakyat harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan. “Jadi bukan hanya bikin program. Juga jangan dibikin seperti rutinitas. Seperti arahan Presiden Joko Widodo, money follow program, artinya fokus pada program yang telah ditetapkan. Bukan lagi money follow function yang cenderung terjebak pada program rutin yang berulang-ulang,he said.
Just knowing, pendapatan per kapita rakyat Banyuwangi sudah naik 80 percent of Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010 to Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Indeks ketimpangan atau giniratio juga sudah turun dari 0,32 Becomes 0,29. Nevertheless, problem kemiskinan tetap ada.
“Ada sebagian warga yang belum masuk dalam gairah peningkatan ekonomi ini. Banyak faktor penyebabnya. Mereka tidak ditinggal. Kami terus berupaya dengan program-program berkelanjutan,” kata Anas. Anas added, perolehan WTP kali ini juga membuktikan peralihan pelaporan keuangan Banyuwangi yang telah menggunakan sistem akrual selama dua tahun tetap menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparent, serta tepat waktu.
Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan, that is 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Year 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) year 2015.
Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014. Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jatim, Iwan Heri Setiawan mengatakan, salah satu keunggulan Banyuwangi adalah pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
“Termasuk pengelolaan anggaran program unggulan pariwisata seperti Banyuwangi Festival yang semakin bagus, di mana laporan operasional semua dilaporkan," he said. Ivan says, BPK mendorong agar Banyuwangi tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggaran di waktu yang akan datang. (radar)
